KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan memperketat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demi menjamin keselamatan dan standar kesehatan, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar mewajibkan seluruh bangunan dapur MBG memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- Buka Konferprov PWI Jabar, Wali Kota Bandung Farhan Minta Jurnalis Dekonstruksi Kerja Jurnalistik di Era Digital
- Api Masih Berkobar di TPSA Ciniru Kuningan, Ancaman Overkapasitas 2027 Jadi Sorotan Utama
- Bupati Kuningan Minta Tindak Tegas Pelaku Jika Kebakaran TPSA Ciniru Terbukti Disengaja
- Petugas Berjibaku Padamkan Kebakaran Hebat di TPSA Ciniru Kuningan
- Sah! PWI Pusat Tetapkan Dua Kandidat Bertarung Rebut Kursi Ketua PWI Jabar 2026-2031
Instruksi tegas ini disampaikan Bupati pada Senin (12/1/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan serius daerah terhadap program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, di mana Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Kuningan harus memastikan fasilitas yang digunakan memenuhi standar teknis keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
“Salah satu persyaratan kelayakan adalah adanya PBG. Ini bukti legalitas bahwa bangunan tersebut aman secara teknis. Wajib bagi seluruh dapur MBG di Kuningan memilikinya,” tegas Bupati Dian dalam imbauannya.
Merespons instruksi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, Putu Bagiasna, membeberkan data perizinan terkini. Berdasarkan catatannya, kepatuhan administrasi pengelola dapur masih perlu ditingkatkan.
“Dari data kami, yang sudah mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) ada 72 dapur. Namun, yang sudah sampai tahap terbit PBG baru 11 dapur,” ungkap Putu saat dikonfirmasi, Senin (12/1/2026).
Putu menjelaskan, PKKPR merupakan tahap awal sebagai “lampu hijau” tata ruang pengganti izin lokasi lama. Dokumen ini wajib dimiliki sebelum mengurus izin lanjutan di sistem OSS. Namun, legalitas fisik bangunan baru sah jika sudah mengantongi PBG.
Kesenjangan angka antara pemegang PKKPR (72) dan PBG (11) ini menjadi sorotan, mengingat PBG adalah kunci untuk memastikan konstruksi dapur aman digunakan untuk produksi massal makanan bergizi bagi masyarakat. (Nars)
