Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kuningan, Rana Suparman, S.Sos, mengungkapkan bahwa di tengah dokumen perencanaan yang disusun secara teknokratis, capaian pendapatan daerah—khususnya dari sektor pajak dan…
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan memberikan catatan kritis mendalam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Soroti lonjakan belanja birokrasi dan kesehatan fiskal, Fraksi Amanat Restorasi sampaikan 7 penegasan dalam Paripurna Perubahan APBD Kuningan 2026.
PAD dan retribusi anjlok, Fraksi PKB DPRD Kuningan soroti kenaikan janggal anggaran belanja hibah hingga miliaran rupiah pada RAPBD Perubahan 2026.
Fraksi Golkar DPRD Kuningan soroti Perubahan APBD 2026. Belanja pegawai dinilai melanggar batas UU 30% hingga target retribusi RSUD yang justru anjlok.
Beredarnya flyer ucapan selamat Wabup Tuti kepada Bupati Dian picu isu disharmonisasi di Pemkab Kuningan. Pengamat Soejarwo ingatkan dampaknya bagi masyarakat.
