KUNINGAN – Peran pers sebagai pilar keempat demokrasi kembali dikupas tuntas dalam Diskusi Publik Waroeng Rakyat yang digelar Jumat (12/12/2025). Mengusung tema “Menguatkan Peran Pers dalam Mendorong Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diskusi ini menjadi ajang refleksi bagi insan media di Kabupaten Kuningan di tengah gempuran disrupsi digital.
- Ratusan Hektare Kawasan Hutan Dirambah Kebun Kopi Ilegal, Perhutani Kuningan Akui Kesulitan Menindak
- Terima Curhatan Warga, Susanto PKB Janji Kawal Masalah BPJS Mati dan Polemik Data Desil
- Banyak Kadis Mangkir Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kuningan Marah: Mereka Abaikan Kepentingan Rakyat
- Berjibaku Delapan Jam, MPA Silihwangi dan Tim Gabungan Jinakkan Karhutla di 3 Blok Lereng Ciremai
- Cigugur Ditetapkan Jadi Titik Ketiga Pengamanan Karhutla Gunung Ciremai
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, Pemerhati Media Pandu Hamzah, Akademisi Abdul Jalil Hermawan, serta Mantan Kasubag Humas Setda Kuningan Trisman Supriatna.
Pemerhati Media, Pandu Hamzah, menyoroti fenomena lunturnya ideologi jurnalisme yang kini mulai tergerus oleh pragmatisme. Menurutnya, pola hidup konsumerisme dan tuntutan kecepatan informasi seringkali membuat produk jurnalistik menjadi datar (flat) dan kehilangan kedalaman.
”Ideologi mulai luntur sehingga pragmatisme muncul. Pers harus kembali meyakini kekuatannya sebagai pilar keempat demokrasi. Jangan sampai kita terjebak pada konten yang kurang humanis. Saat ini deep news (berita mendalam) masih kurang, ini yang harus terus digali dari berbagai sisi,” tegas Pandu.
Sorotan senada disampaikan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy. Sebagai sosok yang dibesarkan di dunia pers sebelum terjun ke politik, Nuzul mengingatkan agar media memegang teguh tanggung jawab dan etika.
”Pers harus bertanggung jawab, jangan sewenang-wenang atau melakukan trial by the press (penghakiman oleh pers),” ujar Nuzul.
Namun, Nuzul juga mengakui realita di lapangan bahwa belum semua pejabat publik peduli (care) terhadap keberadaan rekan-rekan pers. Padahal, menurutnya, pers harus hadir di setiap sudut pekerjaan pemerintah untuk memastikan fungsi kontrol berjalan.
Dari sudut pandang akademisi, Abdul Jalil Hermawan mengingatkan bahwa ekosistem informasi telah berubah total. Kemudahan teknologi membuat informasi menyebar sangat cepat melalui media sosial, menuntut jurnalis untuk beradaptasi.
“Perubahan platform dan audiens terus berkembang. Media saat ini memiliki kekuatan besar, bisa menghukum atau bisa mendukung. Karena itu, akurasi tetap menjadi kunci di tengah kecepatan,” jelas Abdul Jalil.
Sementara itu, Mantan Kasubag Humas Setda Kuningan, Trisman Supriatna, menekankan pentingnya simbiosis mutualisme antara pemerintah dan media. Ia menilai, tanpa pers, transparansi pembangunan daerah sulit tercapai.
“Pers membantu memunculkan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus menjalin komunikasi erat dengan pers agar tujuan pembangunan bisa tersampaikan secara akurat dan objektif, bukan hanya satu arah,” pungkas Trisman.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa untuk mendukung pembangunan Kuningan yang inklusif, pers tidak hanya dituntut menjadi penyampai informasi, tetapi juga harus mampu menjaga independensi, humanisme, dan kualitas konten di tengah era digital. (Nars)
