KUNINGAN — Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Frontal Kuningan, Uha Juhana, mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali merefleksikan visi dan gagasan dasar bernegara. Dalam momentum ini, Uha secara tajam menyoroti fenomena pragmatisme politik yang kian mengakar dan mendesak hadirnya pemimpin bangsa yang memiliki konsepsi ideologi yang jelas.
Menurut Uha, masyarakat dan para elite politik tidak boleh melupakan sejarah bahwa lahirnya ideologi bangsa ini melalui proses dialektika yang panjang. Terdapat tiga momentum krusial yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Pancasila.
- Perkuat Kolaborasi, PHRI Wilayah III Cirebon Gelar Rakorwil di Kuningan
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
“Momentum pertama adalah pidato monumental Bung Karno pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, di mana beliau menggagas Pancasila sebagai philosofische grondslag atau fondasi filosofis Indonesia merdeka. Momentum kedua terjadi pada 22 Juni 1945 melalui Piagam Jakarta, yang diwarnai dialog hebat tentang Sila Pertama hingga disepakati menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa demi menjaga kemajemukan. Lalu puncaknya pada 18 Agustus 1945 saat disahkan dalam sidang PPKI,” ungkap Uha Juhana kepada wartawan, Senin (1/6/2026).
Uha memaparkan, gagasan besar Soekarno yang diresmikan peringatannya melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 ini, telah terbukti ampuh dan abadi dalam menjaga ke-Indonesiaan.
Bahkan, kehebatan Pancasila diakui di kancah global ketika Bung Karno memperkenalkannya dalam Sidang Umum PBB pada 30 September 1960 lewat pidato To Build The World A New.
“Bung Karno dengan lantang menegaskan kepada dunia bahwa Pancasila bukanlah turunan dari Manifesto Komunis maupun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, melainkan sebuah Hogere Optrekking atau peningkatan yang jauh lebih luhur dari kedua ideologi besar tersebut,” tambahnya.
Menilik rekam jejak kepemimpinan Bung Karno, Uha menyayangkan tata kelola perpolitikan nasional maupun lokal hari ini. Ia menilai, para politisi dan negarawan saat ini mengalami kemiskinan konsepsi dalam membangun bangsa.
“Hari ini, yang merajai panggung tata negara kita adalah pragmatisme politik. Hal ini adalah ekses dari sistem demokrasi liberal, atau yang dulu dikritik oleh Bung Karno sebagai demokrasi ’50 persen plus satu’. Kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama sebuah kebijakan justru kerap terabaikan,” tegas tokoh pergerakan Kuningan tersebut.
Bagi Uha, konsepsi ideologi adalah penuntun utama untuk mencegah terjadinya berbagai rekayasa dalam bernegara, baik rekayasa sistem demokrasi untuk meraih kekuasaan maupun rekayasa instrumen hukum.
“Jika ada seorang pemimpin negara yang mengatakan bahwa konsepsi atau ideologi itu tidak penting, itu menandakan ia adalah pemimpin tanpa arah. Saat ini, Indonesia sedang sangat membutuhkan pemimpin yang ideologis, pemimpin yang mampu memberikan arah dan tujuan yang jelas, sama seriusnya seperti Soekarno saat membangun fondasi bangsa ini,” kritiknya tajam.
Sebagai penutup dalam rangkaian Bulan Bung Karno dan peringatan 125 tahun kelahiran sang Proklamator, Uha mengingatkan kembali pesan penting dari Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta.
“Bung Hatta pernah mengingatkan, negara ini belum bisa dikatakan tegak berdasarkan Pancasila apabila pemerintah dan masyarakatnya belum sanggup menaati UUD 1945, khususnya pelaksanaan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial. Tugas berat ini menuntut pengabdian tinggi. Jangan sampai ambisi meraih kekuasaan dihalalkan dengan cara-cara yang mencederai muruah negara demokrasi konstitusional kita,” kata Uha Juhana. (Nars)
