KUNINGAN,– Puluhan anak dari keluarga dengan status kemiskinan Detail 1 dan 2 (miskin) di Kabupaten Kuningan terpaksa harus menempuh pendidikan Sekolah Rakyat di luar daerah untuk tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini diambil lantaran fasilitas bangunan Sekolah Raya (SR) di Kabupaten Kuningan belum rampung dan bangunan SR Rintisan tidak mampu menampung seluruh siswa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Tatiek Ratna Mustika, mengungkapkan kebijakan pengalihan ini merupakan arahan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos). Anak-anak tersebut dititipkan ke beberapa wilayah yang fasilitas sekolah permanennya sudah siap, salah satunya Kabupaten Cirebon.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
“Untuk tahun ajaran baru ini, kebijakan dari Kemensos adalah menitipkan para siswa di SR Kabupaten Cirebon yang bangunan permanennya sudah selesai. Selain Cirebon, ada juga yang dititipkan ke Majalengka dan Indramayu,” ujar Tatiek saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (14/7/2026).
Tatiek menjelaskan, kuota yang diberikan Kemensos untuk setiap daerah sebenarnya berjumlah 90 anak, yang dibagi rata masing-masing 30 anak untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun, untuk Kabupaten Kuningan, hanya ada 80 anak yang terjaring dan siap diberangkatkan.
Menariknya, tidak terpenuhinya kuota 90 siswa di Kuningan bukan karena kekurangan peminat, melainkan adanya kendala psikologis pada anak-anak usia SD. Dari kuota 30 anak, Dinsos Kuningan hanya berhasil menjaring 20 anak untuk jenjang SD.
“Kami agak kesulitan mencari siswa SD yang mau. Masalahnya ada pada bonding atau ikatan emosional antara anak dan ibu yang masih sangat kuat di usia tersebut. Jadi dari kuota 30, hanya terpenuhi 20 anak,” tutur Tatiek menjelaskan sisi humanis kendala di lapangan.
Sementara itu, untuk siswa lulusan eks-SMPN 6 Kuningan yang berjumlah 81 orang, seluruhnya dipastikan tetap mendapatkan kelanjutan pendidikan. Bagi mereka yang lulus dan akan melanjutkan ke jenjang SMA, semuanya dialihkan ke SR SMA Cirebon.
Meski harus bersekolah di luar daerah, Tatiek memastikan seluruh kebutuhan logistik dan pendidikan anak-anak tersebut akan ditanggung penuh oleh negara alias gratis.
“Fasilitas yang diberikan sangat komplit, mulai dari seragam, buku-buku, hingga makan dan minum sehari-hari, semuanya ditanggung. Ini adalah program komitmen pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tegasnya.
Tatiek juga membawa kabar baik terkait masa depan pendidikan anak-anak miskin ekstrem ini di Kuningan. Saat ini, proses pembangunan gedung SR di Cikandang, Luragung, sedang berjalan di bawah penanganan KemenPUPR.
“Saat ini memang masih proses di KemenPUPR. Mudah-mudahan di tahun ini gedung SR kita sendiri bisa segera dibangun, sehingga ke depan anak-anak Kuningan tidak perlu lagi bersekolah di luar daerah,” sebutnya.
Proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi para siswa ini dijadwalkan akan dimulai serentak pada 31 Juli 2026, yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan dan pembagian asrama. (Nars)
