KUNINGAN — Status Kabupaten Kuningan sebagai “Kabupaten Konservasi” kini tengah diuji. Derasnya pengembangan sektor pariwisata yang bertujuan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikhawatirkan mulai menggerus kawasan zona konservasi yang seharusnya dilindungi.
Selain disuarakan oleh Pegiat Lingkungan dari Gema Jabar Hejo DPD Kuningan, kondisi ini juga mendapat sorotan tajam dari Pengamat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Soejarwo. Tokoh yang lebih akrab disapa Mang Ewo ini mengingatkan agar pemerintah daerah dan instansi terkait tidak kehilangan arah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
Menurut Mang Ewo, tingginya orientasi pada pendapatan daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap kelestarian alam, apalagi jika pengawasannya menjadi lemah.
“Jangan sampai karena kita terlalu berorientasi untuk PAD sehingga memprioritaskan pariwisata, akhirnya mengorbankan zona konservasi,” tegas Mang Ewo saat dimintai keterangannya, Kamis (17/7).
Ia menyayangkan jika keistimewaan yang saat ini banyak diberikan pada sektor pariwisata justru membuat aturan-aturan konservasi diabaikan. Hal tersebut, kata Mang Ewo, sangat bertentangan dengan identitas dasar Kabupaten Kuningan.
“Apalagi sudah jauh hari Kuningan ini telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi. Kalau sekarang terlalu mengistimewakan pariwisata dan konservasinya diabaikan, itu sangat tidak sesuai dengan apa yang menjadi marwah Kabupaten Kuningan selama ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia tidak menampik fakta bahwa pariwisata saat ini menjadi salah satu pundi-pundi terbesar bagi PAD Kuningan. Namun, Mang Ewo menegaskan bahwa nilai ekonomi tersebut tidak sebanding dengan ancaman kerusakan ekosistem jangka panjang.
Pemerintah dituntut untuk tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi yang sifatnya sementara, tetapi juga memikirkan warisan lingkungan yang akan ditinggalkan untuk generasi mendatang.”Meskipun PAD-nya besar dari wisata, tadinya saya bilang jangan sampai karena mengejar PAD akhirnya mengorbankan konservasi. PAD itu mungkin hanya untuk kepentingan beberapa tahun saja, tapi konservasi ini adalah kepentingan untuk anak cucu kita nantinya,” sebutnya.
Sebelumnya, Aktivis DPD Gema Jabar Hejo Kuningan, Ali M Nur juga bersuara terkait dibukanya zona wisata di lereng Gunung Ciremai pada revisi RTRW Kabupaten Kuningan yang sebelumnya sudah ditayangkan sebagai zona konservasi pada RTRW tahun 2011.
“Sudah banyak bukti dengan dibukanya kawasan wisata di lereng Gunung Ciremai berdampak pada kerusakan lingkungan. Tak terbayang dampaknya jika pada revisi RTRW ini semakin difasilitasi (zona wisata tersebut)?,” tanya Ali. (Nars)
