KUNINGAN – Ketidakpastian mewarnai tahapan akhir seleksi Calon Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kuningan. Hingga Jumat (12/12/2025) petang, hasil seleksi yang dijadwalkan rilis hari ini tak kunjung muncul. Pihak Dewan Pengawas (Dewas) mengakui bahwa tahapan tersebut belum rampung.
Saat dikonfirmasi mengenai pengumuman ini, Ketua Dewas LPPL Kabupaten Kuningan, Drs. H. Ucu Suryana, M.Si., memberikan jawaban singkat. Ia menyatakan bahwa hingga Jumat sore, panitia masih bekerja merampungkan tahapan penetapan.
- Refleksi Milad Ke-94 Pemuda Muhammadiyah untuk indonesia jaya
- Karya Bakti Kodim Kuningan: Sinergi TNI dan Warga Kebut Pembangunan Jalan Cimenga
- Comeback Gemilang di Lampung Persib Bandung Bungkam Bhayangkara FC 4-2 dan Rebut Kembali Puncak Klasemen
- Review Babak Pertama Persib vs Bhayangkara FC, Serangan Balik Mematikan The Guardian Bikin Maung Bandung Tertinggal 1-2
- Menagih Etos Kerja Pasca Pelantikan 4 JPT Pratama di Cadas Poleng
“Masih dalam proses,” ujar Ucu Suryana saat dihubungi terkait nasib pengumuman tersebut, Jumat sore.
Jawaban normatif ini kontras dengan jadwal resmi yang sebelumnya telah disosialisasikan, di mana tanggal 12 Desember 2025 ditetapkan sebagai hari pengumuman hasil seleksi. Hingga pukul 17.00 WIB, laman resmi Pemkab Kuningan pun belum memuat informasi apapun terkait nama-nama yang lolos.
Kondisi “gantung” ini langsung memantik reaksi keras dari Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Soejarwo. Pria yang akrab disapa Mang Ewo ini menilai, alasan “masih proses” di detik-detik akhir jadwal menunjukkan ketidakprofesionalan yang bisa memicu spekulasi liar.
“Jadwal itu janji publik. Kalau sampai sore begini masih dibilang ‘proses’, jangan salahkan kalau masyarakat menduga ada ‘hal-hal’ di luar prosedur yang sedang terjadi. Kenapa terkesan alot sekali?” kritik Jarwo tajam.
Jarwo mengendus adanya aroma ketidakberesan di tubuh Pansel. Menurutnya, penundaan pengumuman kerap kali menjadi indikasi adanya tarik-ulur kepentingan yang belum tuntas, atau adanya intervensi yang mengganggu objektivitas penilaian.
“Publik bisa saja menduga ada tawar-menawar jabatan atau titipan yang belum aman. Kalau Pansel dan Dewas bekerja tegak lurus sesuai aturan, pengumuman itu tinggal rilis, tidak perlu molor sampai membuat publik bertanya-tanya,” tegasnya.
Lebih jauh, Mang Ewo mendesak agar Pansel dan Dewas segera memberikan kepastian hukum dan transparansi. Keterlambatan ini, menurutnya, menjadi catatan buruk bagi kredibilitas LPPL Kuningan FM di awal masa transisi kepemimpinan baru.
”Transparansi itu harga mati. Segera umumkan. Jangan biarkan integritas seleksi ini runtuh hanya karena ketidakdisiplinan administrasi atau dugaan manuver di balik layar,” ketusnya. (Nars)
