Beranda / Pemerintahan / Dugaan Kasus Korupsi Kredit Fiktif, Kejaksaan Negeri Kuningan Tahan Mantan Kepala Unit BRI

Dugaan Kasus Korupsi Kredit Fiktif, Kejaksaan Negeri Kuningan Tahan Mantan Kepala Unit BRI

KUNINGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan terus mendalami kasus dugaan korupsi di BRI, yang merugikan negara hingga Rp 4,6 miliar. Setelah sebelumnya menetapkan dan menahan dua tersangka, Kejari Kuningan kini kembali menetapkan satu tersangka baru, yakni mantan Kepala Unit bank tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kuningan, Dyofa Yudhistira, saat dikonfirmasi Senin (21/7/2025) menjelaskan penetapan tersangka baru ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya.

“Ini adalah pengembangan dari kasus yang sebelumnya kami sudah melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap dua orang atas nama AN dan TIM, selaku pejabat kredit atau relationship manager di suatu kantor unit,” ujar Dyofa.

Tersangka baru ini, yang merupakan mantan Kepala Unit, langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Dyofa menegaskan adanya hubungan kuat antara tersangka baru dengan dua tersangka sebelumnya.

“Hubungannya jelas, karena tersangka baru ini kami tetapkan dalam kapasitasnya selaku kepala unit, atasan dari dua tersangka sebelumnya,” jelas Dyofa.

Kerugian Negara dan Peran Tersangka

Dyofa merinci total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 4,6 miliar. Dua tersangka sebelumnya memiliki peran masing-masing dalam menyebabkan kerugian tersebut. “Untuk tersangka AN itu dia merugikan negara perkiraannya sekitar Rp 900 juta kemudian untuk Tim sendiri nilainya Rp 3,3 miliar,” ungkapnya.

Dyofa menyebutkan kasus korupsi ini terjadi dalam periode tahun 2023 dan 2024. Ia menambahkan bahwa sudah ada upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka AN melalui pihak bank.

Upaya Pengembalian Aset dan Ancaman Hukuman

Terkait pengembalian kerugian negara, Kejari Kuningan saat ini sedang melakukan upaya pengumpulan data dan fakta terkait aset-aset milik para tersangka. “Kita sedang melakukan upaya untuk pengumpulan data dan fakta berkaitan dengan aset-aset milik tersangka dan segera kami upayakan,” kata Dyofa.

Ketiga tersangka kini telah resmi ditetapkan dan ditahan. Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan junto Pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara” tegas Dyofa. (Nars)

Tag:

2 Komentar

  • Harusnya periksa semua perusahaan yang berhubungan dgn bank milik pemerintah apakah uangnya di peruntukan sesuai dgn perjanjian yg disepakati oleh 2 pihak atau untuk kepentingan pribadi, jangan sampai merugikan karyawan perusahaan yang berdampak pada pengurangan karyawan atau PHK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *