KUNINGAN – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Kuningan versi Moeldoko, Hanyen Tenggono, menegaskan bahwa dualisme kepengurusan di tubuh organisasi petani tersebut tidak lagi relevan. Pernyataan ini disampaikan sejalan dengan arahan Ketua Umum HKTI Jenderal (Purn) Moeldoko, yang secara tegas menekankan pentingnya satu komando dan soliditas organisasi.
“Kalau kita berbicara HKTI, mulai saat ini tidak ada lagi dualisme HKTI. HKTI hanya satu, dan satu HKTI,” kata Hanyen dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
- Bantah Tak Hormati DPRD, Wabup Kuningan Sebut Kepala SKPD Absen Paripurna karena Kawal “Bupati Saba Lembur”
Menurut Hanyen, DPC yang ia pimpin akan senantiasa berpegang pada garis komando organisasi serta tunduk pada keputusan yang dihasilkan dari forum resmi HKTI pusat. “Kita HKTI, berfatsun pada hasil kemarin. Apapun yang sudah menjadi keputusan di atas, kita manut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa proses penyatuan dua kepengurusan HKTI di tingkat daerah saat ini masih menunggu arahan teknis dari DPP HKTI. “Selebihnya terkait dengan mekanisme penyatuan dua kepengurusan HKTI di tingkat daerah, kita masih menunggu. Mekanismenya seperti apa, aturannya kayak gimana, ya kita tunggu saja,” imbuhnya.
Namun demikian, Hanyen menekankan agar proses penyatuan tidak mengorbankan nilai-nilai luhur dan marwah organisasi. “Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana penyatuan dua kubu ini tidak untuk kehilangan marwah HKTI. Jangan sampai penyatuan justru melemahkan semangat perjuangan kita dalam membela kepentingan petani,” tegasnya.
Lebih jauh, Hanyen juga menyampaikan harapannya terhadap arah HKTI ke depan. Ia berharap HKTI bisa menjadi organisasi yang benar-benar berpihak kepada petani dari hulu hingga hilir.”Ke depan, saya berharap HKTI bisa hadir secara nyata di tengah-tengah petani. Tidak hanya dalam hal advokasi, tapi juga dalam pemberdayaan. Kita ingin HKTI menjadi fasilitator dalam distribusi pupuk, akses permodalan, hingga pemasaran hasil panen,” tuturnya.
Ia juga menilai bahwa HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan dan mengawal kebijakan yang pro-petani, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan fluktuasi harga komoditas.
“Petani kita hari ini masih dihadapkan pada banyak masalah klasik. Maka HKTI jangan hanya jadi simbol. Harapan saya, HKTI bisa menjadi kekuatan yang mengorganisir petani untuk lebih mandiri, cerdas, dan berdaya saing. Karena pada akhirnya, kedaulatan pangan hanya bisa terwujud jika petaninya kuat,” tandas Hanyen. (Nars)
