KUNINGAN – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), meluapkan kekecewaannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi tambang batu yang berada di lereng Gunung Ciremai, Kamis (15/1/2026).
Dalam sidak tersebut, KDM memberikan teguran keras kepada Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Toni Anwar, terkait pola pengelolaan kawasan konservasi yang dinilainya bermasalah.
- Setahun Memimpin di Tengah Fiskal Terseok, Duet Dian-Tuti Sukses Bikin Ekonomi Kuningan Melesat Tertinggi se-Pulau Jawa
- Tahun Baru Imlek 2026, The Icon dan Embun Sang’ga Langit Hadirkan Atraksi Barongsai dan Diskon Kamar dan Kuliner – Jangan Lewatkan!
- Musim Hujan, Warga Cikondang “Menabung Air” Lewat Revitalisasi Blok Cirangkong
- Pererat Silaturahmi Jelang Ramadan, Koramil 1501 Kuningan Gelar Munggahan Bersama Anggota DPRD
- Ironi Kemegahan Waduk Darma: Wisata Mendunia, Masih Ada Desa “Miskin Ekstrem”
KDM menyoroti dua isu krusial: aktivitas penambangan yang merusak ekosistem dan program penanaman pohon yang dinilai hanya seremonial belaka.
Di hadapan Kepala Balai TNGC, KDM mengkritik tajam kebiasaan program reboisasi yang seringkali hanya sebatas seremoni. Menurutnya, banyak pohon ditanam lalu ditinggalkan begitu saja tanpa perawatan, sehingga hasilnya nihil.
”Nanam pohon seremonial, setelah nanam pohon seremonial kemudian ditinggalkan, tidak diurus lagi, moal jadi (tidak akan tumbuh),” kritik KDM.
Ia membandingkan dengan inisiatif yang dilakukannya, di mana Pemprov Jabar menggelontorkan anggaran untuk menggaji warga mengurus pohon. “Saya minta TNGC areal yang kosong mau Pemprov tanamin. Warga itu menggarap 2 hektar dan satu warga sebulan dikasih Rp 1,5 juta untuk urus pohon,” ujarnya.
KDM juga menegaskan bahwa tugas utama pengelola TNGC adalah menjaga kelestarian alam, bukan mencari keuntungan komersial. Ia meminta pola pikir birokratis yang kaku soal “kewenangan” diubah menjadi kolaborasi nyata demi lingkungan.
“Tugas kita ini menjaga Ciremai, bukan mengkomersilkan Ciremai. Kita rubah kita semua yang jaga hutan ini, kita bukan bekerja di pemerintahan, kita bekerja di alam, melindungi alam,” tegasnya.
Terkait aktivitas tambang batu yang ditemukannya, KDM mempertanyakan izin operasional yang dikeluarkan. Meski pihak balai berdalih lokasi tambang berada di “kaki kawasan” dan bukan di dalam zona inti, KDM tetap menilai hal tersebut tidak etis secara ekologis.
“Di kaki kawasan boleh enggak ada penambangan? Harusnya ada tindakan, bukan urusan kewenangan saja. Minimal Bapak mengkoordinasikan dengan seluruh dinas,” cecar KDM kepada Toni Anwar.
Ia mengatakan, meskipun secara administratif mungkin ada dalih perizinan, namun sebagai pemangku kebijakan lingkungan, seharusnya ada upaya pencegahan terhadap aktivitas yang merusak bentang alam di sekitar gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut. (Nars)
