KUNINGAN – Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), untuk turun gunung membenahi tata kelola Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) mendapat respons serius dari kalangan aktivis lingkungan.
KDM ditantang untuk tidak hanya menertibkan area konservasi, tetapi juga berani menyisir kawasan penyangga yang dinilai tengah menjadi “bancakan” Pemerintah Daerah demi mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Dramatis! Menang Adu Penalti Atas Sindangagung, Garawangi Segel Tiket 8 Besar Bupati Cup 2026
- Geliat Ekonomi Kreatif di Pesona Sunset Sore Taman Desa Jagara Kuningan
- Sensasi Kopi Embun Senja Berwarna Merah Putih Ramaikan Perayaan Kemerdekaan di Glamping Embun Sangga Langit Kuningan
- Sawah Lope Kuningan Manjakan Wisatawan dengan Waterboom Mini, Main Air Sepuasnya Cuma Rp 5 Ribu
- Akhir Pekan Healing ke Mana? Ini Rekomendasi 8 Wisata Curug yang Eksotis di Kuningan Jawa Barat
Penggiat lingkungan hidup, Mukdiana atau Kang Iyan, menegaskan bahwa akar kerusakan ekologis Ciremai hari ini justru berada di wilayah abu-abu tersebut. Menurutnya, kawasan penyangga seluas 23 ribu hingga 24 ribu hektare yang membentang di Kuningan, Majalengka, dan Cirebon ini, kerap dieksploitasi atas nama wisata tanpa kajian lingkungan yang memadai.
“Kalau KDM mau jenguk Ciremai, jangan cuma lihat dalamnya. Sisir juga itu kawasan penyangga. Itu problem utamanya, karena posisinya di bawah kewenangan Pemda, akhirnya sering dijadikan lahan ‘bancakan’ perizinan dengan dalih mengejar target PAD,” tegas Kang Iyan, Selasa (13/1/2026).
Kang Iyan menyoroti ironi pengelolaan kawasan penyangga. Seharusnya wilayah ini berfungsi sebagai perisai pelindung bagi zona inti taman nasional. Namun faktanya, orientasi ekonomi jangka pendek membuat kawasan ini disesaki izin wisata yang mengabaikan daya dukung alam.
”Bukan soal PNBP pusat, tapi ini soal PAD daerah yang dikejar membabi buta. Akibatnya apa? Mata air rusak, longsor mengancam, tutupan hutan berkurang. Ini harga mahal yang harus dibayar demi PAD yang sebenarnya tidak sebanding dengan kerusakannya,” kritiknya.
Oleh karena itu, ia mendesak Gubernur Jabar untuk melakukan evaluasi total dan audit perizinan di kawasan penyangga. Kang Iyan menilai, penertiban di dalam kawasan TNGC akan percuma jika “pagar” luarnya terus digerogoti oleh kebijakan daerah yang tidak pro-lingkungan.
“Kebijakan KDM tidak boleh tebang pilih. Izin-izin wisata di kawasan penyangga harus diperiksa transparansinya, kepatuhan AMDAL-nya. Jangan sampai gunungnya dijaga, tapi pinggirannya dibiarkan hancur karena nafsu pendapatan daerah,” ujarnya. (Nars)
