KUNINGAN – Pemerintah Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, mulai menerapkan penertiban dan tata kelola air yang ketat guna menjaga keseimbangan ekosistem di tengah pesatnya pertumbuhan pariwisata.
Bersama pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan BTNGC selaku pemangku kawasan, langkah ini diambil sebagai respons atas pengalaman krisis air untuk pertanian yang sempat melanda wilayah tersebut beberapa tahun silam.
- Sah! PWI Pusat Tetapkan Dua Kandidat Bertarung Rebut Kursi Ketua PWI Jabar 2026-2031
- Bawa Uang Rp 50 Ribu, Nikmati Wisata Kuliner Mengenyangkan di Kopi Lendot Mang Elon Reborn Kuningan
- Jamin Higienitas MBG, SPPG Jagara Kuningan Terapkan IPAL Terintegrasi dan Gandeng BUMDes Olah Sampah
- Krisis Air Bersih Melanda Desa Pakembangan, Dian Rachmat Yanuar Janjikan Solusi Cepat Bersama PUTR dan PDAM
- Miniatur Lembur Pakuan KDM Hadir di Kuningan, Warga Jagara Sulap Gerbang Desa dengan Nuansa Tradisional
Kepala Dusun (Kadus) Sukamanah, Desa Cisantana, Tono, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah, PAM Tirtakamuning, dan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) telah menyepakati formulasi pembagian air yang proporsional.
“Judulnya kita akan menerapkan 20 persen untuk komersil, 30 persen untuk kebutuhan rumah tangga, dan 50 persen harus kembali ke alam,” ujar Tono saat diwawancarai belum lama ini.
Trauma Kemarau Panjang
Tono, yang juga berprofesi sebagai petani selama delapan tahun terakhir, menceritakan wilayahnya sempat mengalami masa sulit pada periode 2020 hingga 2022 akibat kemarau panjang. Meski pasokan air minum aman, sektor pertanian terkena dampak paling parah.
“Krisisnya itu bukan krisis air minum, tapi krisis buat ke pertanian. Debit air berkurang, sementara populasi manusia dan bangunan bertambah, termasuk adanya wisata,” jelas pria berusia 50 tahun tersebut.
Dampaknya sangat signifikan terhadap hasil panen. Tono menyebut, saat musim kemarau ekstrem, produksi padi menyusut drastis hingga lebih dari separuh. “Menyusutnya ya 60 persen itu pasti hilang. Dari lahan 500 bata yang biasanya dapat 5 ton, saat itu paling hanya dapat 2,5 ton,” ungkapnya.
Namun, kondisi dalam tiga tahun terakhir (2023-2025) dinilai mulai aman karena terjadinya fenomena kemarau basah, sehingga pasokan air untuk lahan pertanian seluas kurang lebih 12 hektar di Cisantana relatif terjaga.
Sinergi Wisata dan Pertanian
Terkait status Desa Cisantana yang kini menjadi primadona desa wisata, Tono menegaskan bahwa tidak ada gejolak atau penolakan dari masyarakat. Menurutnya, kehadiran wisata justru membawa dampak positif, salah satunya penyerapan tenaga kerja.
Kuncinya, menurut Tono, adalah pengaturan yang adil. Saat musim kemarau, sistem gilir air atau “mitra air” diterapkan antara wilayah hulu dan hilir, siang dan malam, tanpa memungut biaya dari masyarakat.
“Antara parawisata dengan masyarakat itu bisa berbagi. Dengan adanya penertiban air saat sekarang, Desa Cisantana akan dijadikan percontohan di area TNGC yang ada di wilayah Kuningan,” kata Tono. (Nars)
