KUNINGAN – Komisi 4 DPRD Kuningan menyoroti rendahnya angka aktivasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuningan. Dari total 90 persen masyarakat yang telah terdaftar, hanya sekitar 70 persen kepesertaan BPJS yang aktif.
Hal ini terungkap dalam rapat internal Komisi 4 DPRD Kuningan yang membahas permasalahan di sektor kesehatan, khususnya terkait BPJS Kesehatan.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
Anggota Komisi 4 DPRD Kuningan, Nurcholis Mauludin Syah, mengungkapkan bahwa rendahnya aktivasi BPJS ini berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama kelompok menengah ke bawah.
“BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan, apalagi saat musim hujan seperti sekarang. Banyak masyarakat yang jatuh sakit dan memerlukan layanan kesehatan. Negara harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar kesehatan ini terpenuhi,” ujar Nurcholis, Selasa (17/12/2024).
Ia menambahkan, masalah aktivasi BPJS kerap ditemuinya langsung di lapangan. “Tadi pagi saja, saya membantu menyelesaikan dua masalah BPJS. Pertama, terkait penyakit yang tidak ditanggung BPJS karena dianggap pasien sudah berpenghasilan UMR. Kedua, karena kepesertaan BPJS-nya sudah tidak aktif,” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, Komisi 4 DPRD Kuningan dijadwalkan akan mengunjungi Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan pada Rabu (18/12/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mencari tahu kendala yang dihadapi dalam mendorong aktivasi BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
“Kami ingin mengetahui apa saja hambatan di lapangan. Aktivasi BPJS ini sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegas Nurcholis.
Lebih lanjut, Nurcholis menyoroti perlunya sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, khususnya terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, warga yang telah masuk dalam DTKS memiliki hak atas kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif.
“Ini menjadi pekerjaan bersama, termasuk Dinas Sosial, agar data DTKS bisa lebih akurat dan terintegrasi. Dengan demikian, warga yang berhak mendapatkan BPJS tidak lagi terkendala,” katanya.
Nurcholis juga menegaskan komitmen Komisi 4 DPRD Kuningan dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor kesehatan.
Sebagai bagian dari parpol pendukung Bupati Kuningan terpilih, ia optimis visi dan misi kepemimpinan baru di Kabupaten Kuningan akan memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan kesehatan.
“Hampir setiap hari, saya menerima laporan dan permohonan dari warga agar pelayanan kesehatan bisa lebih mudah dan cepat. Semoga kepemimpinan Bupati Kuningan terpilih mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat,” harapnya.
Di akhir pernyataannya, Nurcholis mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, khususnya di musim hujan saat ini. “Kami berharap masyarakat tetap sehat. Jagalah pola hidup bersih dan sehat agar kita semua terhindar dari berbagai penyakit,” pungkasnya. (Nars)
Mantap, apresiasi untuk masyarakat desa jagara kecamatan darma, andai masyarakat Legokherang kec cilebak juga pada unjuk keberaniannya dari pada berbicara di belakang menjelekan pemerintah, lebih baik bansos di hapus, harga2 turun dari sandang/pangan tarif kendaraan umum, tarif pembelian data seluler,
Hapus aja bansos Pak, ganti dengan santunan yatim piatu setiap bulan lebih bermanfaat, dari pada ga tepat sasaran dan jadi keributan dengan orang2 sedesa gara gara bansos.