KUNINGAN – Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, memberikan kritik tajam kepada mantan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dian Rachmat Yanuar, yang kini mencalonkan diri sebagai Bupati Kuningan dalam Pilkada 2024. Bahkan Uha menyebutkan Calon Bupati Kuningan tersebut sebagai rezim gagal bayar.
Uha menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang ia anggap kurang profesional dan berdampak pada krisis keuangan yang berlarut-larut selama masa kepemimpinan Dian sebagai Sekda dan Ketua TAPD.
Menurut Uha, laporan hasil Panitia Khusus (Pansus) Tunda Bayar DPRD Kuningan yang mengungkap tunda bayar senilai Rp245 miliar pada tahun 2022 seharusnya menjadi pelajaran besar bagi pejabat eksekutif.
Ia menilai bahwa besarnya utang pemerintah daerah yang semula dilaporkan hanya Rp114 miliar namun kemudian bertambah hampir dua kali lipat menunjukkan ketidakakuratan pengelolaan anggaran.
“Bagaimana kita bisa berharap pada pengelolaan APBD yang akuntabel jika ada ketidaksesuaian data sebesar ini? APBD yang akhirnya defisit sampai ratusan miliar ini tentunya meninggalkan beban berat bagi masyarakat Kuningan,” ungkap Uha dalam keterangannya, Rabu (13/11).
Krisis anggaran di Kabupaten Kuningan yang berujung pada pemangkasan belanja daerah sebesar 40% dan berlanjutnya defisit sebesar Rp273,3 miliar pada APBD 2023 menjadi perhatian serius Uha.
Ia menilai, lemahnya manajemen fiskal berisiko membebani pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengapresiasi keputusan DPRD membentuk Pansus untuk menyelidiki kasus tunda bayar ini. Namun, seharusnya Ketua TAPD juga mengambil langkah serius dalam mengendalikan program sesuai kemampuan anggaran,” tegas Uha.
Ia juga menyoroti keputusan anggaran sebesar Rp81 miliar yang tetap dialokasikan untuk Setda Kuningan pada 2024, meskipun sektor lainnya mengalami pemotongan drastis.
Bagi Uha, kebijakan ini menunjukkan standar ganda dalam pengelolaan anggaran yang bertentangan dengan prinsip efisiensi di tengah situasi keuangan sulit.
“Kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi keuangan hanya akan menambah beban bagi pemimpin daerah berikutnya, ” sindirnya.
Ia berharap masyarakat lebih bijak dalam memilih calon pemimpin yang memiliki visi, terutama dalam memperbaiki manajemen anggaran dan memperbaiki kondisi fiskal daerah. (NARS/Rls)
