KUNINGAN — Gemerlap perayaan BUMDes Festival Jawa Barat 2026 dan peresmian Desa Jagara sebagai Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Waduk Darma ternyata berbuntut panjang.
Di balik kesuksesan acara yang digelar pada 29–30 Agustus 2026 lalu tersebut, terselip kisah pilu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang kini dipusingkan oleh tagihan yang tak kunjung dibayar.
- Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Gantina Dorong Warga Cirebon Maksimalkan Beasiswa UIN Siber Syekh Nurjati
- Pohon Ikonik di Jalan Siliwangi Kuningan Tercoreng Tumpukan Sampah Liar, Warga Minta Pemda Bertindak
- Tradisi Kawin Cai Bersanding dengan Sains – Wabup Tuti Andriani Dorong Living Lab untuk Konservasi Air
- Berpacu dengan Waktu dan Risiko di Dalam Sumur, Petugas Damkar Selamatkan Anak Kerbau
- Bupati Kuningan Ungkap Langkah Cepat Penanganan Bencana Puting Beliung dan Mitigasi Musim Hujan
TSC, salah satu penyedia jasa sewa tenda lokal di Kabupaten Kuningan, harus menelan pil pahit. Biaya sewa belasan tenda yang digunakan selama acara berlangsung hingga kini belum dilunasi oleh pihak penyelenggara.
Total tagihan yang belum dibayarkan tersebut mencapai Rp5.250.000. Nominal ini merupakan rincian biaya penyewaan 15 unit tenda yang disewa selama satu hari dua malam. Korbannya adalah Lihan, pemilik penyewaan tenda TSC yang juga penggerak UMKM lokal.
Lihan menyebutkan pihak tertagih atas nama Oyon, yang bertindak sebagai Event Organizer (EO) sekaligus Direktur BUMDes Jagara.”Fasilitas dan properti sudah kami sediakan secara penuh untuk mendukung kelancaran acara. Tapi sampai sekarang, pembayaran sewa 15 tenda selama satu hari dua malam ini belum kami terima sama sekali,” ungkap Lihan saat dimintai keterangan, Selasa (15/9).
Lihan mengaku tidak tinggal diam dan telah berulang kali menagih kejelasan kepada Oyon selaku penanggung jawab acara. Alih-alih mendapatkan pelunasan, pihak penyelenggara berdalih bahwa pembayaran tertunda akibat dana dari para sponsor yang belum cair.
Kini, nasib tagihan tersebut semakin tidak jelas. Upaya awak media untuk mengonfirmasi Oyon pun menemui jalan buntu. Pesan singkat yang dikirimkan tidak direspons, dan saat ditelusuri langsung ke kediaman hingga lokasi kerjanya di area wisata kemah, Direktur BUMDes tersebut sulit untuk ditemui.
Ironisnya, saat polemik ini mencuat, Pemerintah Desa Jagara justru mengaku tidak tahu-menahu mengenai karut-marut keuangan festival tersebut.
Kepala Desa Jagara, Umar Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam rincian anggaran maupun urusan teknis penyelenggaraan.
“Kami tidak mengetahui adanya penunggakan tersebut, bahkan tidak tahu anggaran acara itu karena penyelenggaranya langsung dari BUMDes Jabar,” kata Umar Hidayat saat ditemui di ruang kerjanya. (NARS)
