KUNINGAN – Isu mengenai fasilitas mewah bagi narapidana sedang viral dan menjadi sorotan publik. Merespons hal tersebut, perwakilan rakyat dari Fraksi Gerindra DPRD Kuningan, Sri Laelasari melakukan kunjungan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuningan untuk memastikan kelayakan dan kesetaraan fasilitas bagi para warga binaan.
Kunjungan santai ini juga diakui sebagai bentuk tindak lanjut tidak langsung dari ramainya pemberitaan terkait fasilitas di Lapas Cibinong beberapa waktu lalu.
- Keterbatasan Anggaran Tak Halangi Lapas Kuningan Berdayakan Warga Binaan Lewat Program Ketahanan Pangan
- Pastikan Tak Ada Sel Istimewa, Perwakilan Rakyat Apresiasi Ketegasan Lapas Kuningan Berantas Narkoba
- Arahan Presiden Prabowo, MPA Silihwangi Majakuning Cegah Karhutla di Lereng Ciremai, Warga Bangun Embung Air hingga ‘Green Belt’
- Kursi Ketua Gerindra Kuningan Ditentukan Rapor Kinerja, Bukan Riuh Dukungan Daerah
- Dinkes Kuningan Perketat Surveilans ISPA, Masyarakat Diimbau Waspada Influenza A
Dalam kunjungannya, Sri meninjau langsung sejumlah ruangan, termasuk blok hunian di bagian atas hingga fasilitas dapur. Ia memastikan bahwa kondisi ruangan masih layak digunakan dan menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi narapidana mana pun.
“Alhamdulillah tidak ada yang diistimewakan, semuanya sama,” ungkapnya.
Selain menyoroti fasilitas fisik, Sri juga memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Lapas (Kalapas) Kuningan atas ketegasannya dalam memberantas peredaran narkotika di dalam lapas. Ia menyoroti inspeksi mendadak (sidak) narkoba yang dilakukan pihak lapas pada dua minggu sebelumnya.
Menurutnya, langkah ini sangat membantu di tengah gencarnya upaya pemberantasan narkoba yang memang sudah menjadi isu klasik di lingkungan pemasyarakatan.
Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Lapas Kuningan, Eries Sugianto menyampaikan rasa terima kasihnya atas waktu dan perhatian yang diberikan oleh perwakilan rakyat. Ia membenarkan bahwa pihaknya telah mendapatkan kunjungan Anggota DPRD Kuningan untuk meninjau langsung ruang hunian serta area kegiatan pembinaan di lapangan guna menunjukkan transparansi pengelolaan lapas. (Nars)
