KUNINGAN – Perebutan kursi nakhoda Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kuningan dipastikan tidak akan diwarnai oleh lobi-lobi politik maupun unjuk kekuatan massa di tingkat akar rumput. Sebagai partai yang menganut sistem komando, nasib kepemimpinan Gerindra di daerah sepenuhnya bertumpu pada keputusan mutlak elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta.
Sistem ini praktis meniadakan tradisi pemilihan melalui Musyawarah Cabang (Muscab) atau Musyawarah Daerah (Musda) yang lazim digunakan oleh partai politik lain.Tokoh Korps Gerindra Masa Depan (GMD), Bambang Harimurti, menegaskan bahwa struktur organisasi Gerindra menuntut kepatuhan tegak lurus dari bawah ke atas.
- Keterbatasan Anggaran Tak Halangi Lapas Kuningan Berdayakan Warga Binaan Lewat Program Ketahanan Pangan
- Pastikan Tak Ada Sel Istimewa, Perwakilan Rakyat Apresiasi Ketegasan Lapas Kuningan Berantas Narkoba
- Arahan Presiden Prabowo, MPA Silihwangi Majakuning Cegah Karhutla di Lereng Ciremai, Warga Bangun Embung Air hingga ‘Green Belt’
- Kursi Ketua Gerindra Kuningan Ditentukan Rapor Kinerja, Bukan Riuh Dukungan Daerah
- Dinkes Kuningan Perketat Surveilans ISPA, Masyarakat Diimbau Waspada Influenza A
Artinya, tidak ada ruang bagi kader daerah untuk menawar setiap mandat yang diturunkan oleh pusat.”Gerindra adalah partai komando. Siapa pun nanti yang ditunjuk oleh DPP sebagai Ketua DPC, siap atau belum siap, wajib siap mengemban amanah tersebut,” ucap Bambang, Selasa (29/9/2026).
Kendati penentuan figur bersifat penunjukan langsung, bukan berarti DPP memilih layaknya membeli kucing dalam karung. Hilangnya ruang pertarungan suara di daerah justru digantikan oleh penilaian berlapis terkait “rapor kinerja” para kandidat.
Pusat disebut tengah mengalkulasi sejumlah rekam jejak esensial. Loyalitas yang tak bisa ditawar, tingginya daya elektoral, integritas personal, hingga kontribusi berdarah-darah dalam membesarkan partai menjadi variabel utama yang sedang dihitung oleh elite DPP.
“Yang menjadi pertimbangan bukan hanya jabatan, tetapi bagaimana loyalitasnya, bagaimana penerimaannya di masyarakat, integritasnya, dan apa yang sudah dikerjakan untuk partai,” ungkap Bambang membeberkan kriteria sang calon komandan baru.
Lebih jauh, figur yang kelak menerima ‘surat sakti’ dari pusat ini memikul beban politik yang tidak ringan. Ia tidak hanya dituntut mahir mengelola roda organisasi, tetapi juga harus mampu menjadi mesin penggerak basis massa.
Langkah ini selaras dengan garis politik yang ditekankan oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subianto. Kader di daerah diinstruksikan untuk meninggalkan politik kosmetik dan turun langsung membumikan program kerakyatan.
“Jangan hanya membangun pencitraan. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata dan bagaimana partai benar-benar hadir di tengah masyarakat,” Bambang mengingatkan.
Kini, seluruh elemen Gerindra Kuningan tengah menahan napas menunggu titah dari pusat. Sebab, nama yang kelak tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP tidak sekadar akan menduduki kursi struktural, melainkan akan menjadi wajah baru penentu arah konsolidasi dan strategi tempur Gerindra Kuningan di masa yang akan datang. (NARS)
