

KUNINGAN – Program perbaikan puluhan gedung Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kuningan saat ini tengah dikebut. Tidak sekadar memperbaiki fasilitas pendidikan, proyek bantuan dari kementerian ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena pengerjaannya wajib melibatkan tenaga kerja lokal.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Surya, S.Pd., M.M., menyebutkan bahwa saat ini terdapat 55 SD yang sedang dalam proses revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp 45 miliar lebih.
“Progres revitalisasi sudah berjalan di 55 SD. Insyaallah dalam waktu dekat akan menyusul 38 SD lagi. Sebagian besar sudah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek), tinggal lima sekolah lagi yang belum,” ujar Surya saat dikonfirmasi Senin (28/9/2026).
Bagi masyarakat desa setempat, program ini membawa keuntungan tersendiri. Surya menegaskan bahwa perbaikan sekolah ini menggunakan sistem swakelola, di mana kepala sekolah menjadi penanggung jawab penuh dan langsung membuat kesepakatan dengan pihak kementerian.”Semua program revitalisasi itu tidak boleh diborongkan. Jadi, wajib mempekerjakan warga sekitar,” tegas Surya.
- Keterbatasan Anggaran Tak Halangi Lapas Kuningan Berdayakan Warga Binaan Lewat Program Ketahanan Pangan
- Pastikan Tak Ada Sel Istimewa, Perwakilan Rakyat Apresiasi Ketegasan Lapas Kuningan Berantas Narkoba
- Arahan Presiden Prabowo, MPA Silihwangi Majakuning Cegah Karhutla di Lereng Ciremai, Warga Bangun Embung Air hingga ‘Green Belt’
- Kursi Ketua Gerindra Kuningan Ditentukan Rapor Kinerja, Bukan Riuh Dukungan Daerah
- Dinkes Kuningan Perketat Surveilans ISPA, Masyarakat Diimbau Waspada Influenza A
Penggunaan tenaga ahli dari luar atau pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk pengerjaan spesifik yang tidak bisa ditangani oleh tukang setempat, seperti pemasangan struktur atap baja ringan. Selain itu, pihak sekolah juga diberikan kewenangan untuk memilih material bangunan—seperti kayu, baja, atau aluminium—sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, misalnya di daerah yang rawan serangan rayap.
Dana bantuan yang diterima setiap sekolah bervariasi, tergantung pada tingkat kerusakannya—mulai dari 35 persen, 45 persen, hingga 60 persen—dengan nominal mulai dari ratusan juta hingga di atas Rp 1 miliar.
Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tidak terganggu terlalu lama, waktu pengerjaan dibatasi dengan ketat. “Untuk yang sekarang pengerjaannya 90 hari. Sedangkan untuk 38 sekolah yang menyusul nanti, waktunya hanya 75 hari,” jelas Surya.
Ia menambahkan, sekolah-sekolah dengan nilai proyek besar telah menandatangani kesanggupan untuk mengejar target 75 hari tersebut, salah satunya dengan cara memperbanyak jumlah pekerja dari warga sekitar.
Saat ini, proses pembangunan di lapangan terpantau berjalan lancar didukung oleh cuaca yang baik. Posisi Disdikbud Kuningan dalam proyek ini adalah sebagai pihak pengawas, sementara administrasi keuangan langsung berada di bawah kementerian.
Melihat dari total 657 SD di Kuningan, Surya mengakui masih banyak bangunan sekolah yang kondisinya membutuhkan penanganan segera. Sebagai langkah keberlanjutan, Disdikbud Kuningan saat ini tengah mengawal pengajuan bantuan untuk ratusan sekolah lainnya.
“Kami sudah melakukan pendampingan untuk 386 sekolah yang diusulkan mendapat revitalisasi di tahun 2027 melalui aplikasi Takola. Semoga sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan perbaikan bisa segera tertangani semua,” ujarnya. (NARS)



