KUNINGAN — Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H. Nuzul Rachdy, S.E., memberikan tanggapan tegas terkait mencuatnya isu yang mengaitkan anggota dewan dengan dugaan masalah moral dan perselingkuhan. Saat dikonfirmasi awak media, Senin (28/9/2026), Nuzul menyampaikan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tuduhan yang dilemparkan publik harus disertai dengan bukti hukum yang sah.
- Penantian 23 Tahun, Syaikhuna Akasyah Raih Medali Pertama Panjat Tebing Kuningan di Porprov Jabar 2026
- DPRD Jabar Dorong Pengoptimalan Pajak Daerah di Kuningan, Dudy Pamuji Ajak Masyarakat Taat Pajak
- Gunung Ciremai Sempat Membara Lagi, BTNGC, BPBD dan MPA Kuningan Bahu-Bahu Jinakkan Karhutla
- Hari Pahlawan 10 November, Ketua DPD PAN Kuningan Ziarah ke Makam Proklamator: Teladani Semangat Juang untuk Bangun Daerah
- Kuningan Genjot Optimalisasi Lahan dan Kejar Target Surplus Beras di Tengah Tantangan Musim Kemarau Kering
“Barang siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Jadi jangan asal ngomong, harus by data,” ujar Zul, sapaannya.
Ia juga mengimbau para awak media untuk bersikap hati-hati dalam memberitakan isu tersebut agar tidak menimbulkan prasangka yang mengarah pada pencemaran nama baik.
Mengenai langkah sejumlah anggota dewan yang memilih menempuh jalur hukum dengan menunjuk pengacara, Nuzul menyatakan dukungannya secara penuh. Menurutnya, tuduhan tersebut menyasar ranah personal sehingga merupakan hak konstitusional tiap individu untuk membela diri.
“Lembaga tidak bisa men-judge karena tuduhan diarahkan kepada pribadi. Pribadi-pribadi yang bersangkutan sudah mengambil langkah hukum, dan saya sangat mendukung upaya penegakan hukum tersebut,” ungkapnya.
Sebelumnya, salah seorang aktivis di Kuningan melayangkan tuduhan dugaan perselingkuhan kepada sejumlah anggota DPRD Kuningan. Bahkan ia menuding tak hanya empat orang anggota DPRD Kuningan yang disinyalir berbuat amoral. Ia mengklaim punya bukti kuat atas tudingannya tersebut.
Namun akibat tuduhannya ini, aktivis tersebut sedang menghadapi konsekuensi hukum berupa somasi untuk membuktikan tuduhannya itu di hadapan para kuasa hukum yang ditunjuk. (NARS)
