KUNINGAN – Sinyal kuat perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang dikabarkan akan bergulir pekan ini, menjadi alarm bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah, Soejarwo atau Mang Ewo, mengingatkan bahwa para birokrat yang selama ini terlena di “zona nyaman” harus bersiap menghadapi rotasi demi kepentingan yang lebih besar, yakni Kuningan Melesat.
- Persib Ditempel Ketat Borneo FC, Ini Hitungan Peluang Juara dan Jadwal Sisa Laga
- Kunci Ketinggalan, 50 Menit Damkar Kuningan Berjibaku Buka Pintu Mobil Warga
- Bukan Sekadar Tempat Healing, Desa EKI Situ Cipanten Bakal Bikin Warga Makin Cuan!
- Cegah Longsor dan Banjir, Istri Prajurit ‘Serbu’ Kebun Raya Kuningan untuk Investasi Ekologis
- Tiket Asian Para Games 2026 Aman, Lifter Hilman Buka Jalan ke Nagoya Jepang
Menurut Mang Ewo, kegelisahan di kalangan pejabat saat ini adalah hal wajar. Isu mutasi yang menyasar Eselon 3 (A dan B) hingga kemungkinan perombakan total di berbagai tingkatan eselon, dipastikan membuat mereka yang selama ini duduk manis di posisi “basah” atau strategis merasa terancam.
”Bagi birokrat yang selama ini menempati posisi nyaman di ‘kursinya’, tentu akan sangat khawatir terlempar ke tempat yang selama ini dihindari. Namun, mereka harus rela dan siap. Ini konsekuensi logis dari penataan birokrasi di era kepemimpinan Dian-Tuti,” tegas Mang Ewo, Senin (5/1/2025).
Mang Ewo menilai, langkah mutasi ini bukan sekadar rutinitas geser kursi, melainkan strategi mutlak untuk membentuk “tim kerja” yang segar.
Ia menilai pasangan Bupati dan Wakil Bupati membutuhkan jajaran birokrat yang satu frekuensi, memiliki etos kerja tinggi, dan terbebas dari kepentingan masa lalu yang menghambat.
“Siapapun harus memahami, kebijakan ini bermaksud mempercepat berbagai janji kampanye. Visi ‘Melesat’ butuh akselerasi, tidak bisa dijalankan oleh birokrat yang lelet atau hanya ingin nyaman sendiri,” ujarnya.
Terkait kekhawatiran adanya “salah penempatan”, Mang Ewo justru menepisnya. Ia meyakini latar belakang Bupati Dian Rachmat Yanuar sebagai mantan Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi jaminan kualitas penataan personel.
Sebagai mantan Panglima ASN, Dian dinilai memegang “kartu truf” rekam jejak setiap pegawainya.”Berpijak pada pengalaman Pak Dian di birokrasi puluhan tahun, beliau sudah sangat memahami karakter dan etos kerja seluruh stafnya. Sangat mustahil terjadi salah penempatan. Beliau tahu mana yang kerja, mana yang hanya cari aman,” analisis Mang Ewo.
Meski demikian, Mang Ewo memberikan catatan akhir. Pembentukan kabinet baru ini mempertaruhkan kredibilitas pemerintahan Dian-Tuti. Jika tim yang dibentuk nanti gagal memberikan kinerja optimal, masyarakat tidak akan tinggal diam.
“Jika hasil kerja ‘kabinet’ baru ini tidak membuahkan hasil yang optimal, tentunya masyarakat berhak melakukan gugatan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Jadi, birokrat yang terpilih nanti harus benar-benar membuktikan kinerjanya,” sebutnya. (Nars)
