KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu keluhan di tengah masyarakat. Kali ini, warga Kabupaten Kuningan blak-blakan mengeluhkan dana pendidikan diambil demi membiayai program MBG, hingga mencuatnya wacana kontroversial penggunaan dana zakat.
Keluhan ini mencuat dan langsung ditampung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Suharto, S.Farm., Apt., saat menggelar agenda reses caturwulan kedua di Desa Pangkalan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Rabu (25/2/2026).
- Menyambut Tahun Baru Islam, Umat Islam Diimbau Perkuat Refleksi Lewat Doa Akhir dan Awal Tahun
- Masih Banyak Kendala Sistem Zonasi PMB di Jabar, Legislator Gerindra Minta Pendidikan Tidak Dijadikan Ajang Coba-Coba
- Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati: Program Sekolah Maung Bisa Sukses dengan Validitas Data Siswa
- Sentuhan Gotong Royong SPPG Bakom Sulap SDN 1 Sagarahiang Jadi Lebih Berwarna
- Ditanya Soal “Lobi” BPK demi Status WTP, Bupati Kuningan Kasih Jawaban Menohok
Pada sesi serap aspirasi tersebut, perwakilan warga Desa Pangkalan secara terbuka menyayangkan kebijakan pemerintah yang seolah mengorbankan sektor penting. Warga menilai, memotong sumber anggaran pendidikan demi menyukseskan program MBG adalah langkah yang keliru, mengingat pendidikan adalah fondasi dasar pencetakan Sumber Daya Manusia (SDM) generasi bangsa yang berkualitas.
Tak berhenti di situ, warga juga mengaku resah dengan beredarnya isu liar yang menyebutkan bahwa ada pejabat pusat yang mengusulkan agar kekurangan anggaran MBG ditambal menggunakan dana zakat umat.
Merespons aspirasi tersebut, Toto Suharto langsung angkat bicara. Legislator dari Fraksi PAN ini secara tegas menolak keras usulan penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan siang gratis tersebut.
“Terkait usulan anggaran MBG diambil dari zakat, saya secara tegas menyatakan tidak setuju. Penyaluran zakat itu sudah memiliki koridor hukum dan aturan syariat agama yang sangat jelas, yakni peruntukannya khusus bagi para mustahiq (golongan penerima zakat), bukan untuk program reguler pemerintah,” tegas Toto di hadapan warga.
Selain masalah sumber anggaran, Toto juga sangat memaklumi jika masyarakat kini menyoroti tajam isu karut-marut pelaksanaan teknis program andalan pemerintah pusat tersebut di lapangan.
Meski niat awal peluncuran program MBG ini dinilai sangat mulia, Toto tidak menampik fakta bahwa implementasinya di daerah masih jauh dari kata sempurna. Ia menyebut, di lapangan masih banyak bermunculan oknum pengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang ‘nakal’ dan menabrak aturan standar pemenuhan gizi demi keuntungan.
Ironisnya lagi, alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, program bernilai fantastis ini justru diduga telah disusupi kepentingan pihak tertentu.
”Bukannya memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar, di lapangan kita justru sering mendengar munculnya broker-broker dan tengkulak yang ikut campur mengeruk keuntungan besar dari penyedia menu MBG ini. Seharusnya, program ini menjadi momentum emas untuk memberdayakan petani lokal dan pelaku UMKM di daerah, bukan malah menguntungkan segelintir pihak,” beber Toto.
Kedepannya, Toto menaruh harapan adanya program Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang bisa diandalkan untuk membangkitkan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Nanti ada KDKMP yang bisa menyediakan bahan pokok kebutuhan masyarakat seperti sembako, dan lainnya. Semoga program ini bisa berjalan sesuai harapan,” terang Toto.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII, Toto berjanji tidak akan membiarkan keluhan ini menguap begitu saja. Ia memastikan seluruh keluhan masyarakat untuk dibawa dan dibahas secara serius di forum parlemen tingkat Provinsi Jawa Barat. (Nars)
