KUNINGAN – Seratus hari masa kerja pemerintahan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani mendapat sorotan tajam dari LSM Frontal. Dalam keterangan persnya pada Ahad (1/6/2025), Ketua LSM Frontal Uha Juhana menilai pasangan kepala daerah hasil Pilkada 2024 itu gagal menjawab harapan masyarakat dan justru menciptakan kesan fatamorgana kepemimpinan.
Uha menyoroti sejumlah aspek krusial yang menurutnya menunjukkan lemahnya kinerja pemerintahan Dian–Tuti. Di antaranya, kondisi ekonomi masyarakat yang makin memprihatinkan, pasar-pasar yang sepi pembeli, hingga ketimpangan sosial yang semakin mencolok.
- Menyambut Tahun Baru Islam, Umat Islam Diimbau Perkuat Refleksi Lewat Doa Akhir dan Awal Tahun
- Masih Banyak Kendala Sistem Zonasi PMB di Jabar, Legislator Gerindra Minta Pendidikan Tidak Dijadikan Ajang Coba-Coba
- Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati: Program Sekolah Maung Bisa Sukses dengan Validitas Data Siswa
- Sentuhan Gotong Royong SPPG Bakom Sulap SDN 1 Sagarahiang Jadi Lebih Berwarna
- Ditanya Soal “Lobi” BPK demi Status WTP, Bupati Kuningan Kasih Jawaban Menohok
“Banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Daya beli melemah merata. Pedagang mengeluh karena penjualan menurun tajam. Ini cerminan nyata dari kegagalan pemerintah daerah mengelola ekonomi lokal,” ujar Uha.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung kondisi infrastruktur jalan yang rusak hampir di seluruh pelosok desa dan kecamatan. Menurutnya, hal itu merupakan bukti dari lemahnya perhatian terhadap pemerataan pembangunan.
Kritik juga diarahkan kepada kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disebutnya tidak menunjukkan progres signifikan. “Banyak SKPD sekadar menggugurkan kewajiban. Tidak ada gebrakan, tidak ada inovasi, hanya rutinitas birokratis,” tegasnya.
Tak hanya itu, Uha mengungkapkan bahwa hingga triwulan pertama 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 18 persen dari target, menandakan lemahnya kapasitas fiskal daerah.
“APBD kita sedang megap-megap. Defisit, bahkan masih tersisa gagal bayar. Akibatnya, tidak ada program menyentuh masyarakat yang bisa dijalankan. Ekonomi daerah stagnan karena tidak ada perputaran uang,” kritik Uha.
Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Bupati yang dinilai elitis dan jauh dari masyarakat. “Slogan merakyat hanya berhenti di baliho dan media sosial. Di lapangan, masyarakat dan tokoh-tokoh sulit menemui Bupati. Komunikasi vertikal dan horizontal terputus,” ungkapnya.
LSM Frontal juga menilai jargon “Kuningan Melesat” hanya retorika tanpa pijakan realitas. “Yang terjadi justru stagnasi dan status quo. Pemerintahan seperti berjalan autopilot, tanpa arah yang jelas,” ucap Uha.
Sebagai rekomendasi, Uha Juhana meminta agar Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan. Ia menilai, jika tidak ada perubahan mendasar, maka masa depan Kabupaten Kuningan akan semakin suram.“Waktu 100 hari memang pendek, tapi cukup untuk menunjukkan arah kepemimpinan. Dan sejauh ini, publik justru makin kehilangan harapan,” ungkapnya. (Nars)
