KUNINGAN – Lembaga riset independen Jamparing Research merilis hasil survei evaluasi publik terhadap kinerja 100 hari pertama Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani. Rilis disampaikan oleh Ketua Jamparing Research, Topic Offirstson, pada Sabtu (31/5/2025) di sekretariat lembaga tersebut, Desa Gereba, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan.
Survei dilaksanakan pada akhir Mei 2025 dengan melibatkan 1.000 responden dari berbagai profesi, mulai dari petani, pedagang, ASN hingga pelaku usaha lainnya. Mayoritas responden berasal dari kalangan milenial dan tersebar secara merata di 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan. Survei ini memiliki margin of error ±3 persen.
- Jabatan Kadisdik Kosong, LSM Frontal Desak Bupati Segera Tunjuk Plt
- Serikat Pekerja PDAU Kuningan Soroti Seleksi Direktur: Hindari Balas Jasa
- Kisah Inspiratif Sekda Kuningan U Kusmana: Awali Karir PNS Gunakan Ijazah SMP
- Sinergikan Kepala SKPD Jadi Langkah Pertama U Kusmana Pasca Dilantik Menjadi Sekda Kuningan
- U Kusmana Resmi Dilantik Jadi Sekda Kuningan, Bupati Dian: Jadilah Dirijen Pembangunan dan Pelita Bagi ASN
Menurut Topic, hasil survei menunjukkan penilaian publik terhadap kinerja 100 hari Bupati Dian relatif positif. Angka terbanyak diberikan pada skor 8 sebesar 29 persen, disusul skor 9 sebesar 18,8 persen dan skor 7 sebesar 15,5 persen. Sedangkan penilaian terhadap Wakil Bupati Tuti sedikit lebih rendah, dengan skor dominan pada angka 6 sebesar 26,3 persen, lalu 7 sebesar 19,2 persen, dan 5 sebesar 18,6 persen. Rata-rata respon positif terhadap kinerja wakil bupati berada di angka 63,8 persen.
Sementara itu, penilaian terhadap kinerja kepala SKPD dalam mendukung program 100 hari kerja juga menjadi perhatian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meraih skor tertinggi sebesar 81,3 persen, disusul Dinas Ketahanan Pangan (77,3 persen), Disdukcapil (76,7 persen), PUTR (76,3 persen), hingga Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Namun beberapa SKPD seperti Diskominfo, Bakesbangpol, dan DPKPP berada di bawah angka 65 persen, yang menunjukkan adanya tantangan dalam kinerja dan pelayanan publik.
Mengenai keberhasilan pelaksanaan program selama 100 hari kerja, sebanyak 53,6 persen responden menyebut program hanya sebagian berhasil. Sisanya, 36 persen menilai cukup berhasil, dan selebihnya menilai belum berhasil.
Topic menambahkan, survei juga menyoroti kesesuaian kebijakan kepala daerah dengan kebutuhan publik. Sebanyak 50,1 persen responden menilai kebijakan cukup sesuai, 23,3 persen sesuai, dan hanya 10,9 persen yang menilai sangat sesuai. Namun 14 persen menyatakan kebijakan saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Hal yang menjadi sorotan serius adalah komunikasi internal antara kepala daerah dan SKPD. Sebanyak 40,6 persen responden menilai komunikasi tersebut hanya berlangsung cukup baik, sementara 29,7 persen menyebut buruk, dan hanya 4,8 persen yang menilai sangat baik.
Begitu pula dalam tata kelola anggaran, 40,3 persen menilai cukup, namun 33,8 persen menyatakan buruk dan 8,4 persen bahkan menilai sangat buruk.
Survei ini juga mengungkap isu-isu publik yang dinilai belum mendapat perhatian optimal. Isu kepemudaan dan olahraga menempati urutan tertinggi (82,2 persen), diikuti dengan persoalan keamanan seperti maraknya pencurian (81,3 persen), masalah tunda bayar (80,3 persen), pelayanan kesehatan (77,8 persen), penanggulangan kemiskinan, serta perhatian terhadap pesantren dan sektor keagamaan.
Meski begitu, ada optimisme terhadap kemajuan Kabupaten Kuningan di masa depan. Skor optimisme terbanyak berada pada angka 8 (22 persen), diikuti skor 7 dan 6. Ini menunjukkan masyarakat masih memiliki harapan terhadap pasangan kepala daerah Dian–Tuti.
“Secara umum, akumulasi penilaian terhadap 100 hari kerja pertama pemerintahan Dian–Tuti berada di angka 79,2 persen dan kami nilai sebagai “cukup baik”, namun ini masih dalam zona lampu kuning,” kata Topic Offirstson.
Jamparing Research merekomendasikan agar pemerintah daerah segera memperkuat intervensi terhadap program prioritas, memperbaiki pola komunikasi internal, meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran, serta menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Perlu ada konsistensi dan keterbukaan agar kepercayaan publik tetap terjaga. 100 hari kerja adalah pijakan awal, tapi yang lebih penting adalah keberlanjutan dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat,” tutup Topic. (NARS)
