KUNINGAN – Pelaksanaan sistem zonasi pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (PPDB) di Jawa Barat, termasuk yang terjadi di Kabupaten Kuningan, dinilai masih menyisakan kerumitan dan masalah.
Merespons hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan 13, Hj Tina Wiryawati SH MM menilai masih ada kekurangan dan persiapan matang dari pemangku kebijakan yang berujung pada sejumlah permasalahan di masa penerimaan siswa baru ini.
- Cegah Kenakalan Remaja dan Bullying, Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati Gagas Program Edukasi Interaktif Pelajar di Kuningan
- Siapkan Generasi Emas 2045, Bakesbangpol Jabar Tanamkan Karakter ‘Ngabela Nagara’ pada Pemuda Kuningan
- Megahnya BUMDes Festival Jabar 2026 Sisakan Utang, Vendor Tenda Lokal: Segera Bayar!
- Buntut Dugaan Keracunan 30 Siswa, Satgas Suspend Operasional SPPG MBG di Ciwaru
- Hj Tina Wiryawati Ajak Pelajar Kuningan jadi Pelopor Gerakan Bela Negara di Lingkungannya
Wakil rakyat yang mewakili wilayah Kuningan, Pangandaran, Ciamis, dan Kota Banjar ini menyebutkan secara tegas bahwa sektor pendidikan tidak boleh dijadikan arena uji coba kebijakan.
Ia mengingatkan pemerintah provinsi melalui Disdik Jabar bahwa setiap penerapan sistem harus diawali dengan ketersediaan data yang akurat dan perencanaan yang cermat, bukan sekadar menerapkan aturan mendadak yang akhirnya memicu kekacauan di lapangan.
Ketika disinggung mengenai wacana penghapusan sistem zonasi untuk dikembalikan ke format lama, ia menilai langkah tersebut tidak bisa diputuskan secara sepihak dan membutuhkan kajian yang sangat mendalam.”Itu perlu kajian ya,” ujarnya singkat.
Ia mengimbau agar pemerintah tidak gegabah dalam merumuskan, menetapkan, atau mencabut aturan baru, melainkan harus mengedepankan perhitungan matang agar masalah serupa tidak terus berulang setiap tahun. (Nars)
