KUNINGAN — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemukiman akibat dampak musim kemarau dan fenomena cuaca ekstrem di Kabupaten Kuningan berada pada tingkat kewaspadaan tinggi. Namun, di tengah lonjakan risiko bencana tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kuningan harus bersiaga dalam kondisi krisis sarana dan prasarana.
Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, Andri Arga Kusumah, mengungkapkan saat ini pihaknya hanya memiliki dua unit kendaraan dinas (randis) pemadam jenis pancar yang siap beroperasi secara optimal untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yang mencakup 32 kecamatan.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
“Jujur saya mengkhawatirkan kondisi randis saat ini. Dari empat unit yang biasa kita fungsikan, sekarang kita praktis hanya bergantung pada dua unit mobil pancar. Satu unit pernah harus turun mesin total dan satu unit lainnya sering mengalami gangguan teknis,” ujar Andri Arga Kusumah saat memberikan keterangan belum lama ini.
Kondisi armada yang sangat terbatas ini berimbas langsung pada waktu tanggap (response time) petugas di lapangan. Menurut Andri, dengan cakupan wilayah Kabupaten Kuningan yang sangat luas dan berbukit, idealnya Damkar Kuningan memiliki minimal enam unit mobil pemadam yang disiagakan di Markas Komando (Mako) serta pos-pos wilayah perbatasan.
Ia mencontohkan insiden kebakaran yang terjadi di kawasan perbatasan seperti Kecamatan Cidahu dan Cibingbin. Petugas membutuhkan waktu perjalanan hingga 45 menit dari Mako pusat menuju lokasi kejadian. Sering kali, material bangunan atau lahan sudah keburu ludes dilahap api sebelum armada utama tiba.
“Selisih waktu perjalanan itu sangat krusial dalam musibah kebakaran. Kalau ada pos di wilayah perbatasan seperti Kuningan Timur atau Utara, penanganan awal bisa dilakukan jauh lebih cepat tanpa harus menunggu armada dari Mako,” terangnya.
Kekhawatiran terbesar Damkar Kuningan saat ini adalah jika terjadi dua musibah kebakaran berskala besar secara bersamaan di lokasi yang berjauhan. Untuk mengantisipasi skenario terburuk tersebut, pihak Damkar terus membangun koordinasi intensif dan memohon dukungan armada bantuan dari TNI, baik Kodim 0615/Kuningan maupun Batalyon.
“Jika ada kejadian yang bentrok di dua tempat sekaligus dalam waktu bersamaan, kita bakal sangat kesulitan membagi armada. Harapan kita ada pada dukungan kendaraan milik TNI. Selain itu, kami memfokuskan personel pada tindakan imbauan pencegahan dini serta mengurangi kegiatan di luar skala prioritas,” tambah Andri.
Guna mengatasi persoalan rentang kendali geografis yang luas, pihak Damkar Kuningan telah merancang kajian pembentukan pos sektor di wilayah Kuningan Utara, Timur, dan Barat. Bahkan, respon dari pihak pemerintah desa maupun kecamatan sangat positif, termasuk kesediaan menyediakan lokasi dan ruangan untuk pos jaga.
Meski demikian, rencana strategis tersebut masih terbentur ketersediaan unit kendaraan pemadam.”Banyak pihak desa dan kecamatan yang siap menyediakan ruangan pos jaga secara gratis. Masyarakat pun sangat mengapresiasi kerja keras petugas. Kendala utamanya tinggal pada penyediaan unit kendaraannya. Jika kita bisa menambah setidaknya 4 unit randis lagi, pos sektor perbatasan bisa langsung dioperasikan untuk melindungi warga dengan lebih maksimal,” papar Andri. (Nars)
