KUNINGAN — Jelang detik-detik pengumuman opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar masih memiliki optimisme tinggi. Di tengah teka-teki apakah Kuningan akan naik kelas meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau tertahan di Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sebuah selentingan politik yang menggelitik muncul.
Isu ini berawal dari candaan Ketua DPRD yang sempat menyentil bahwa Pemkab “telat lobi” ke pihak BPK terkait penentuan opini tahun ini. Candaan ini sempat muncul di sebuah grup percakapan WhatsApp yang diikuti sejumlah awak media Kuningan beberapa waktu lalu.
- Cegah Kenakalan Remaja dan Bullying, Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati Gagas Program Edukasi Interaktif Pelajar di Kuningan
- Siapkan Generasi Emas 2045, Bakesbangpol Jabar Tanamkan Karakter ‘Ngabela Nagara’ pada Pemuda Kuningan
- Megahnya BUMDes Festival Jabar 2026 Sisakan Utang, Vendor Tenda Lokal: Segera Bayar!
- Buntut Dugaan Keracunan 30 Siswa, Satgas Suspend Operasional SPPG MBG di Ciwaru
- Hj Tina Wiryawati Ajak Pelajar Kuningan jadi Pelopor Gerakan Bela Negara di Lingkungannya
Tak ingin rumor ini menggelinding liar bak bola salju, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, langsung angkat bicara. Pria yang telah 32 tahun menelan asam garam dunia birokrasi ini menepis mentah-mentah anggapan bahwa opini BPK bisa “dibeli” lewat jalur belakang.
“Di BPK itu no lobi-lobi. Mereka adalah lembaga negara yang sangat profesional, kredibel, dan SOP-nya sudah baku. Kita serahkan semuanya pada hasil perbaikan nyata selama setahun ini, bukan dari lobi,” tegas Dian saat dikonfirmasi wartawan, Ahad (14/6/2026).
Daripada pusing meladeni rumor main mata, Dian mengaku lebih percaya diri menatap pengumuman yang dijadwalkan pada 25/26 mendatang. Kepercayaan diri ini bukan tanpa alasan. Pemkab Kuningan ternyata punya satu “kartu truf” penting di meja BPK: progres kilat penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Sebelumnya, sejumlah kalangan memang sempat menyoroti tajam temuan TGR yang angkanya menembus Rp 3,6 miliar. Namun, Dian berhasil membalikkan keadaan dengan merespons temuan tersebut secara agresif.
“Memang betul ada temuan. Tapi kan setiap temuan itu ada tenggat waktu penyelesaiannya. Berdasarkan laporan langsung dari Kepala BPK RI dan tim khusus yang saya bentuk, Kuningan ini termasuk kabupaten dengan penyelesaian dan pengembalian TGR tercepat di Jawa Barat,” beber Dian blak-blakan.
Kecepatan respons inilah yang diyakini Dian akan menjadi evidence atau bukti konkret yang memberatkan timbangan BPK untuk memberikan opini positif bagi Kuningan.Banyak pihak mengira bahwa status opini Kuningan hanya disandera oleh isu gagal bayar masa lalu.
Faktanya, BPK, ujar Bupati, pasti akan melihat jauh lebih dalam. Dian menyebutkan bahwa berkas tata kelola keuangan Pemkab saat ini tengah di-review secara maraton dan berulang-ulang oleh auditor negara. Penilaiannya sangat komprehensif menyentuh akar sistem keuangan daerah.
“Kalau ujung-ujungnya masih WDP, ya itu jadi cambuk keras buat saya untuk terus berbenah. Tapi kalau ikhtiar luar biasa kita ini diganjar WTP, itu patut disyukuri sebagai booster penyemangat kerja,” sebutnya santai. (Nars)
