Kuningan Opini Politik

Siapa Pengganti Saipuddin? Dua Srikandi PKS, Kokom dan Siti Mahmudah Dinilai Layak Pimpin Fraksi PKS Kuningan

KUNINGAN – Teka-teki mengenai siapa sosok yang akan menduduki kursi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan menggantikan Saipudin makin menjadi perbincangan hangat. Menyusul turunnya Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, dua nama srikandi politik, yakni Hj. Kokom Komariyah dan Hj. Siti Mahmudah, mencuat ke permukaan.

Keduanya dinilai sebagai kandidat yang paling layak memimpin fraksi. Meski dokumen resmi SK DPP PKS tersebut belum diumumkan secara terbuka, spekulasi mengenai suksesor Saipudin terus bergulir di kalangan pemerhati politik dan masyarakat.

Salah seorang pengamat politik dari Kuningan Utara, Gina Helmi, menjagokan Kokom dan Siti Mahmudah lantaran keduanya dinilai memiliki jam terbang politik yang matang serta kapasitas legislatif yang mumpuni.

Terpilihnya salah satu dari dua srikandi ini dipandang tidak hanya sekadar rotasi kepemimpinan biasa di tubuh Fraksi PKS Kuningan, melainkan dipercaya bisa meningkatkan representasi perempuan dalam struktur kepemimpinan politik di Kabupaten Kuningan.

Gina menilai perombakan kursi Ketua Fraksi PKS ini sebagai langkah penyegaran organisasi yang sangat positif untuk mendongkrak kinerja fraksi. Secara khusus, ia berharap muncul dan terpilih figur perempuan dalam bursa ketua fraksi PKS Kuningan.

Akhirnya Terjawab, Kisruh Dana Taspen PPPK Guru Kuningan Telah Diselesaikan Disdikbud

“Sebagai perempuan, saya tentu sangat mendukung jika ada srikandi yang dipercaya memimpin fraksi. Ini bukan sekadar tentang perebutan jabatan, tetapi bagaimana perempuan bisa membawa perspektif yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya kaum ibu,” ungkap Gina, saat dikonfirmasi Selasa (7/4/2026).

Lebih jauh, Gina berharap dinamika di tubuh PKS ini dapat menjadi katalisator bagi partai politik lainnya di Kuningan. Ia mendorong agar partai-partai lain turut memberikan ruang yang lebih luas dan proporsional bagi kader perempuan untuk menduduki pos-pos pengambil keputusan yang strategis.

Menurutnya, kehadiran perempuan dalam merumuskan kebijakan akan memperkuat aspek keberpihakan parlemen terhadap isu-isu krusial, seperti masalah sosial, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. (Nars)

× Advertisement
× Advertisement