KUNINGAN – Aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan yang menuntut transparansi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) langsung dihadapi oleh pihak legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Ujang Kosasih, bersama sejumlah pimpinan fraksi, jajaran Komisi 4 dan sejumlah pejabat eksekutif menemui masa aksi di depan gerbang halaman gedung legislatif Kuningan, pada Selasa (14/4/2026) sore.
- Dukung Kegiatan Warga, Legislator Gerindra Jabar Hj. Tina Wiryawati Gencar Salurkan Aspirasi di Kuningan
- Kepengurusan PSSI Jabar 2026–2030 Resmi Dilantik, Apresiasi Thony Proton untuk Buky Wibawa Usung Kolaborasi Tiga Pilar
- Sabet Penghargaan The Best Leader Partnership Ketiga Kalinya, Ketua DPRD Kuningan Tekankan Pentingnya Kemitraan Kritis
- Jangan Cuma Retorika! Pengamat Minta Bupati Kuningan Tindak Tegas Oknum Perizinan Nakal
- Mengagungkan Tokoh Munafik Dinilai Membawa Ancaman Bagi Moral dan Tatanan Masyarakat
Di depan para demonstran Ujang memberikan penjelasan terbuka terkait langkah pengawasan yang telah dan sedang ditempuh oleh wakil rakyat.Merespons tuntutan mahasiswa, Ujang Kosasih menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Kuningan saat ini tengah intensif menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa beberapa pekan lalu, pihak eksekutif telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025 kepada dewan.
“Sesuai dengan tata tertib kami, LKPJ dibahas tuntas oleh komisi-komisi. Sampai dengan hari ini, kami di DPRD masih terus melakukan pembahasan terkait hal tersebut,” ungkap Ujang di hadapan para demonstran.
Secara spesifik mengenai temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat di lingkungan Disdikbud, Ujang memastikan bahwa pimpinan DPRD bersikap sangat responsif. Pihaknya telah menginstruksikan alat kelengkapannya untuk mengawal ketat kasus ini.
“Pimpinan DPRD sudah memberikan rekomendasi kepada Komisi 4 untuk melakukan pembahasan tuntas dari mulai A sampai Z terkait dengan hasil laporan pemeriksaan BPK, termasuk di dalamnya melakukan pendalaman terhadap LKPJ Bupati,” tegasnya.
Ia juga menjanjikan bahwa dalam waktu dekat, komisi-komisi terkait akan segera menyampaikan hasil kerjanya kepada pimpinan dewan.
Sebagai bentuk transparansi dan tindak lanjut atas surat desakan HMI, pimpinan dewan mengambil langkah konkret dengan menghadirkan langsung para pejabat eksekutif ke ruang publik.
Ujang membeberkan daftar pejabat yang sengaja diundang hari itu, meliputi Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Disdikbud, Inspektur Inspektorat, hingga pimpinan fraksi dan anggota Komisi IV DPRD.
Kehadiran mereka dimaksudkan agar penjelasan mengenai persoalan yang berkembang dapat disampaikan seluas-luasnya secara langsung kepada mahasiswa.
Di arena dialog tersebut, Ujang secara khusus meminta Kepala Disdikbud untuk menjawab langsung dua polemik utama yang disuarakan mahasiswa. “Pak Kadis dimohon dengan hormat memberikan penjelasan seluas-luasnya. Kenapa (nilai Tuntutan Ganti Rugi) sampai turun? Itu salah satu poin yang saya catat. Kemudian kenapa harus mengumpulkan uang dari sekolah-sekolah? Nanti silakan berikan jawaban seluas-luasnya,” todong Ujang kepada Kepala Disdikbud.
Selain itu, Ujang juga meminta pihak Inspektorat untuk memberikan pandangan mengenai persoalan tersebut dari kacamata fungsi pengawasan internal pemerintah.
Di balik panasnya tensi demonstrasi, Ujang Kosasih tetap menyampaikan apresiasi mendalam kepada HMI Kuningan yang tak pernah lelah menjalankan peran kontrol sosialnya.
“Kami sangat senang terus dikritisi dan diingatkan agar kami tetap pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Ini adalah kewajiban kita untuk terus saling mengingatkan dengan penuh kesabaran,” tutupnya seraya mewakili permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua DPRD yang sedang mengikuti agenda retreat di Magelang. (Nars)
