Insiden Kuningan Parlemen Pemerintahan Sosial

Kenang Jasa Guru dan Orangtua, Demonstran HMI Kuningan Tak Kuat Tahan Air Mata, Sebut Anggaran Pendidikan Selalu Jadi Bancakan

KUNINGAN – Suasana unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Selasa (14/4/2026) siang terasa berbeda dari biasanya. Aksi demonstrasi yang digelar oleh puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan itu tidak diwarnai dengan orasi yang meledak-ledak atau tensi panas, melainkan berlangsung kalem, sarat akan tausiah Islami, dan bahkan diwarnai uraian air mata keprihatinan salah seorang oratornya.

Momen haru memuncak ketika salah seorang orator, Idam Nawawi, seorang mahasiswa semester 6, tak kuasa menahan emosinya di hadapan para pejabat legislatif. Dengan suara bergetar dan terlihat menitikkan air mata, Idam merefleksikan besarnya jasa para guru dan beratnya jerih payah orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.

“Saya berasal dari keluarga kecil yang kurang berkecukupan. Kita tahu bagaimana jerih payah orang tua banting tulang agar anak-anaknya bisa sekolah. Namun, di saat orang tua rela mengeluarkan biaya, malah ada anggaran pendidikan yang diduga dikorupsi dan dijadikan lahan penyelewengan oleh oknum yang punya kewenangan. Apakah itu adil dan menghargai jasa pendidik?” ungkap Idam menahan isak tangisnya.

Ia menyoroti bahwa dunia pendidikan saat ini seolah terus dilemahkan dan dikucilkan oleh berbagai kebijakan yang tidak memihak pada masyarakat bawah. Ia memohon agar anggaran pendidikan benar-benar disalurkan dengan lurus dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh kalangan.

Tuntutan Tajam di Balik Orasi Kalem

Progres Penyelesaian TGR Disdikbud Kuningan, Elon: Rp1,07 Miliar Uang Negara Sudah Dikembalikan

Meski disampaikan dengan gaya bahasa yang santun, poin tuntutan yang dibawa oleh aktivis hijau-hitam ini nyatanya sangat tajam dan menyasar sejumlah polemik di “Kota Kuda” ini.

Sedikitnya ada enam poin tuntutan utama yang dilayangkan kepada para wakil rakyat.Pertama, HMI mendesak penjelasan yang terbuka dan transparan mengenai hasil rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan bersama pihak terkait yang dinilai tertutup.

Mengiringi tuntutan itu, dewan didesak untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai forum klarifikasi publik yang sah.Kedua, mahasiswa secara spesifik mendesak DPRD untuk melayangkan surat pemanggilan resmi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kuningan. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengklarifikasi isu liar terkait dugaan karut-marut pengelolaan dana Taspen.

Legislatif juga dituntut untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap satuan pendidikan di Kuningan agar kembali pada koridor perundang-undangan.Ketiga, tensi politik lokal turut menjadi sorotan. Demonstran mendesak dewan untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran daerah, termasuk yang disinyalir kuat memiliki keterkaitan dengan pendanaan perhelatan Pilkada lalu.

Sebagai pamungkas, HMI menyelipkan pesan moral yang menohok bagi para pejabat. Mereka mengingatkan seluruh pemangku kebijakan untuk senantiasa tunduk pada pedoman Al-Qur’an dan Hadis, serta mengedepankan sikap ikhlas dan bersyukur dalam mengemban amanah serta uang rakyat.

Berbeda dengan Komisi IV, Rana Suparman Blak-blakan Benarkan Ada Dua Versi Angka LHP BPK

Aksi yang diikuti oleh sekitar 50 peserta tersebut berlangsung kondusif selama kurang lebih dua jam. Di bawah pengawalan ketat aparat gabungan dari Polres Kuningan, Kodim 0615/Kuningan, dan Satpol PP, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah aspirasi mereka diterima dan dijawab langsung oleh Wakil Ketua DPRD, sejumlah pimpinan fraksi, Komisi IV, serta Kepala Disdikbud Kuningan yang bersedia menemui demonstran. (Nars)

× Advertisement
× Advertisement