KUNINGAN – Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Selasa (14/4/2026) mulai pukul 13.00 WIB.
Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh keresahan mahasiswa sebagai alat kontrol sosial terkait isu pendidikan dan transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintahan daerah.
Kepastian penyampaian aspirasi di muka umum ini tertuang dalam surat resmi bernomor 19/B/SEK/10/1447 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana.
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
- Video Jedag Jedug Anies Baswedan Viral, Netizen Malah Desak Jadi Presiden
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
Surat tertanggal 13 April 2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Muhammad Naufal Harits, dan Sekretaris Umum, Uhin Maftuhin.
Enam Poin Tuntutan Soroti Disdikbud hingga Pilkada
Berdasarkan dokumen lampiran tuntutan aksi, terdapat enam poin krusial yang akan disuarakan secara lantang oleh para aktivis hijau-hitam ini. Pertama, HMI mendesak adanya penjelasan yang terbuka dan transparan mengenai hasil rapat antara Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan bersama pihak-pihak terkait.
Mengiringi poin tersebut, mereka menuntut para wakil rakyat untuk segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai ruang klarifikasi publik yang sah.
Tuntutan kian menajam pada poin ketiga dan keempat. HMI secara spesifik mendesak DPRD Kuningan untuk segera melayangkan surat pemanggilan resmi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) guna mengklarifikasi isu liar terkait dugaan karut-marut pengelolaan dana Taspen.
Legislatif juga dituntut melakukan evaluasi komprehensif terhadap satuan pendidikan di Kuningan agar kembali pada muruah peraturan perundang-undangan.Lebih jauh, pada poin kelima, tensi politik lokal turut disenggol.
Mahasiswa mendesak dewan untuk turun tangan mengusut dan mengklarifikasi dugaan penyelewengan anggaran daerah, termasuk yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan perhelatan Pilkada.
Sebagai pamungkas dari rentetan tuntutan tajam tersebut, HMI menyelipkan pesan moral yang fundamental. Mereka mengingatkan para pemangku kebijakan dan pihak terkait untuk senantiasa tunduk pada pedoman Al-Qur’an dan Hadis, serta senantiasa mengedepankan sikap ikhlas dan bersyukur atas segala hak dan tanggung jawab amanah rakyat yang diembannya. (Nars)
