
KUNINGAN – Maraknya warga Kuningan yang berangkat kerja ke luar negeri lewat jalur ilegal masih jadi perhatian Disnakertrans Kabupaten Kuningan. Kepala Bidang Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, Yanto Chrisdianto, mengatakan penyebabnya sederhana: caranya dianggap lebih gampang.
“Kalau lewat LPK kan memang prosedurnya jelas. Tapi banyak yang lebih memilih jalur cepat, bikin paspor wisata atau ziarah, lalu berangkat,” kata Yanto saat dikonfirmasi Selasa (26/5/2026).
- Medan Ekstrem dan Titik Api Bandel: BPBD Kuningan Kerahkan Personel Jalan Kaki Jangkau Lokasi Karhutla Taman Nasional
- Berapa Luasan Terdampak Kebakaran Gunung Ciremai? BTNGC Ungkap Begini
- Berjibaku Bantu Padamkan Kebakaran Gunung Ciremai, Ini Strategi yang Dikerjakan MPA Paguyuban Silihwangi Majakuning
- Memperlakukan Alam Seperti Diri Sendiri, Pesan Ekologis Gubernur KDM Pasca Melihat Lokasi Kebakaran Gunung Ciremai
- Kebakaran Hutan di Lereng Gunung Ciremai Meluas, Pemkab Kuningan Gandeng Pemprov Jabar Kerahkan Helikopter Water Bombing
Informasi soal jalur mudah itu, lanjutnya, biasanya menyebar dari mulut ke mulut. Teman atau saudara yang sudah duluan berangkat sering mengajak yang lain ikut dengan cara yang sama.
Pemerintah daerah sendiri, imbuhnya lagi, baru tahu ada kasus setelah pekerja tersebut bermasalah di luar negeri. Padahal sosialisasi sudah dilakukan sejak dua tahun lalu ke camat dan kepala desa.
Soal LPK nakal, Yanto memastikan sejauh ini belum ada yang ditindak di Kuningan. “Yang ada legalitas biasanya enggan ambil risiko. Jadi belum ada yang bermasalah,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, Disnakertrans meminta warga segera melapor jika menemukan praktik perekrutan ilegal. Menurut Yanto, Pemkab Kuningan sudah membentuk tim pengawas dan asosiasi perlindungan pekerja migran yang bisa dihubungi kapan saja.
Di sisi lain, menjelang kelulusan sekolah, Disnakertrans juga bersiap menggelar Job Fair pada 15 Juli mendatang di GOR Kuningan. Kegiatan yang digagas langsung oleh Bupati ini akan diikuti 41 perusahaan dengan total sekitar 12.000 lowongan, mulai dari penempatan lokal hingga luar negeri.
Tak hanya fokus pada penempatan, Disnakertrans juga mendorong lulusan SMK dan pencari kerja untuk berwirausaha. Lewat pelatihan keterampilan, mereka diharapkan bisa mandiri dan membuka usaha sendiri di lingkungan masing-masing. “Tujuannya supaya mereka tidak hanya jadi pencari kerja, tapi juga pencipta kerja,” tutup Yanto. (Nars)
