KUNINGAN – Maraknya warga Kuningan yang berangkat kerja ke luar negeri lewat jalur ilegal masih jadi perhatian Disnakertrans Kabupaten Kuningan. Kepala Bidang Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, Yanto Chrisdianto, mengatakan penyebabnya sederhana: caranya dianggap lebih gampang.
“Kalau lewat LPK kan memang prosedurnya jelas. Tapi banyak yang lebih memilih jalur cepat, bikin paspor wisata atau ziarah, lalu berangkat,” kata Yanto saat dikonfirmasi Selasa (26/5/2026).
- Menyambut Tahun Baru Islam, Umat Islam Diimbau Perkuat Refleksi Lewat Doa Akhir dan Awal Tahun
- Masih Banyak Kendala Sistem Zonasi PMB di Jabar, Legislator Gerindra Minta Pendidikan Tidak Dijadikan Ajang Coba-Coba
- Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati: Program Sekolah Maung Bisa Sukses dengan Validitas Data Siswa
- Sentuhan Gotong Royong SPPG Bakom Sulap SDN 1 Sagarahiang Jadi Lebih Berwarna
- Ditanya Soal “Lobi” BPK demi Status WTP, Bupati Kuningan Kasih Jawaban Menohok
Informasi soal jalur mudah itu, lanjutnya, biasanya menyebar dari mulut ke mulut. Teman atau saudara yang sudah duluan berangkat sering mengajak yang lain ikut dengan cara yang sama.
Pemerintah daerah sendiri, imbuhnya lagi, baru tahu ada kasus setelah pekerja tersebut bermasalah di luar negeri. Padahal sosialisasi sudah dilakukan sejak dua tahun lalu ke camat dan kepala desa.
Soal LPK nakal, Yanto memastikan sejauh ini belum ada yang ditindak di Kuningan. “Yang ada legalitas biasanya enggan ambil risiko. Jadi belum ada yang bermasalah,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, Disnakertrans meminta warga segera melapor jika menemukan praktik perekrutan ilegal. Menurut Yanto, Pemkab Kuningan sudah membentuk tim pengawas dan asosiasi perlindungan pekerja migran yang bisa dihubungi kapan saja.
Di sisi lain, menjelang kelulusan sekolah, Disnakertrans juga bersiap menggelar Job Fair pada 15 Juli mendatang di GOR Kuningan. Kegiatan yang digagas langsung oleh Bupati ini akan diikuti 41 perusahaan dengan total sekitar 12.000 lowongan, mulai dari penempatan lokal hingga luar negeri.
Tak hanya fokus pada penempatan, Disnakertrans juga mendorong lulusan SMK dan pencari kerja untuk berwirausaha. Lewat pelatihan keterampilan, mereka diharapkan bisa mandiri dan membuka usaha sendiri di lingkungan masing-masing. “Tujuannya supaya mereka tidak hanya jadi pencari kerja, tapi juga pencipta kerja,” tutup Yanto. (Nars)
