KUNINGAN — Langkah agresif dan tanpa kompromi yang ditunjukkan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana korupsi terus menuai dukungan positif. Kali ini, apresiasi datang dari kalangan serikat pekerja di daerah.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kuningan menilai, langkah tegas penegakan hukum yang sedang berjalan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan (clean government).
- Pesona Pasir Batang Kuningan: Kesejukan Hutan Pinus, Agrowisata, hingga “Bukit Teletubbies”
- Pesik Kuningan Lolos Liga 3, Konvoi Sambutan Warga Mengular
- Dukung Pemerintahan Bersih, DPC KSPSI Kuningan Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Berantas Korupsi
- Teror Tengah Malam: Ular Weling Hitam Mematikan Muncul di Samping Bantal Warga Kuningan
- Akhir Pekan Kuningan Makin Padat Wisatawan, Pembangunan JLTS Jadi Harapan Baru
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Kabupaten Kuningan, Dani Ramdani, secara terbuka memuji ketegasan Kepala Negara yang tidak pandang bulu dalam menindak para pelaku rasuah. Menurutnya, hukum saat ini ditegakkan secara objektif dan jauh dari kesan tebang pilih.
“Kami memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi yang luar biasa, tanpa diskriminasi, dan tegas terhadap siapa pun yang melakukannya,” ujar Dani saat dikonfirmasi oleh awak media di Kuningan, Ahad (12/7/2026).
Dani menambahkan, ketegasan tanpa diskriminasi ini merupakan angin segar bagi masyarakat, tak terkecuali bagi kaum buruh dan pekerja. Korupsi yang selama ini menjadi parasit bagi keuangan negara dinilai sangat berdampak pada terhambatnya pemerataan kesejahteraan dan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, KSPSI Kuningan memandang bahwa pemberantasan korupsi yang masif dan objektif adalah kunci utama untuk melindungi hak-hak rakyat serta memastikan anggaran negara benar-benar disalurkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan publik. (Nars)
