KUNINGAN – Rentetan kasus dugaan ancaman terhadap aktivis Kuningan kembali memanas dan resmi masuk ke radar aparat penegak hukum. Kali ini, seorang pegiat sosial berinisial U memilih langkah tegas dengan melaporkan pihak berinisial Y atas dugaan tindak pidana yang bermuatan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik.
Berkas aduan dari korban saat ini sudah berada dalam penanganan serius jajaran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuningan.
- Didesak Mahasiswa soal Tolak Geothermal Ciremai, Sekda Jabar Minta Waktu untuk Cek ke Kementerian ESDM
- Pemkab Kuningan Tegaskan Belum Terima Surat Resmi Lelang Geothermal Gunung Ciremai
- Kericuhan Warnai Aksi Tolak Geothermal, Demonstran Terobos Barikade Pendopo Bupati Kuningan
- Bahas RAPBD 2027, Fraksi Amanat Restorasi Dorong Roadmap Fiskal dan Transparansi Berbasis Dashboard
- Proyek Tugu Bola Dunia Kuningan Tuntas, PUTR Sebut Pembangunan Patung Kuda Tunggu APBD Perubahan
Tim penyidik kepolisian mulai bergerak dengan memanggil sejumlah pihak terkait guna menggali keterangan tambahan sekaligus mengumpulkan alat bukti yang memperkuat materi pelaporan tersebut.
Fenomena ini kembali membetot perhatian publik lantaran menambah daftar panjang dugaan intimidasi yang menyasar kelompok kritis di daerah.
Namun terdapat perbedaan pola pengancaman yang cukup mencolok, di mana insiden yang menimpa aktivis KORAKAP Dadang Abdullah sebelumnya kental dengan nuansa kekerasan fisik di lapangan, sementara perkara U murni bergesekan di ruang lingkup media sosial.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuningan Ajun Komisaris Polisi Abdul Azis secara terbuka membenarkan masuknya pengaduan terkait sengketa di ruang digital tersebut. Saat dikonfirmasi oleh awak media pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, ia memastikan jajarannya masih fokus melakukan pendalaman secara komprehensif.
Keputusan korban untuk membawa perkara dugaan intimidasi ini ke ranah hukum menjadi babak baru dalam penegakan aturan berekspresi di dunia maya.
Proses penyidikan yang sedang berjalan kini sepenuhnya berada di tangan kepolisian untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keamanan ruang publik bebas dari ancaman pihak tidak bertanggung jawab. (Nars)
