KUNINGAN — Dinamika organisasi perangkat desa di Indonesia dinilai sebagai hal yang wajar dalam alam demokrasi. Kehadiran berbagai wadah atau asosiasi kepala desa dipandang positif selama tujuannya tetap sejalan, yakni memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Junaedhi Mulyono, saat menghadiri pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kuningan.
- Ketum APDESI Junaedhi Mulyono Tegaskan Organisasi Desa Harus Demokratis dan Perjuangkan Warga
- Dari Desa Termiskin Menjadi Desa Miliarder, Kades Ponggok Tularkan Ilmu Penguatan Bumdes ke Kabupaten Kuningan
- LSM Frontal Akan Pelototi Proses Perbaikan Izin Kawasan Wisata Arunika dan Kajene Forest
- Polemik Izin Wisata Arunika dan Kajene Forest “Tuntas”, FPRD Fasilitasi Kesepakatan Pengusaha dan LSM
- Inovasi DPKPP Kuningan: Pegawai Wajib Kelola Sampah Sendiri di Kantor
Menurutnya, dengan luasnya wilayah Indonesia, ruang bagi organisasi kepemerintahan desa harus terbuka lebar tanpa harus dibatasi hanya pada satu atau dua wadah saja.
“Teman-teman di desa ini Indonesia itu luas, tidak bisa cuma pegang satu-dua organisasi. Kalau saya itu orangnya demokrasi. Yang penting organisasi mana yang benar-benar menyuarakan hati masyarakat desa atau memberi solusi terhadap desa,” ujar Junaedhi di Kuningan, Kamis (8/10/2026).
Ia juga berpesan agar setiap organisasi yang membawa nama aparatur desa senantiasa menempatkan kepentingan bersama di atas ego pribadi atau golongan, serta tidak memanfaatkan desa demi kepentingan kelompok tertentu.
Sementara itu, Plt. Ketua APDESI Kabupaten Kuningan, Ahmad Jayadi, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-desa. Kepengurusan baru di tingkat kabupaten ini dibentuk untuk melanjutkan estafet kepemimpinan serta merapatkan barisan pasca-adanya dinamika organisasi di tingkat daerah.
“Kami menghidupkan kembali APDESI agar bisa mewadahi dan membantu program-program dari pusat, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi desa-desa di Kuningan,” kata Ahmad Jayadi.
Ajay (sapaannya) menambahkan, APDESI di daerah juga terus berupaya mendorong kemandirian ekonomi desa, salah satunya melalui penguatan tata kelola BUMDes. Ia berharap para pengelola BUMDes di Kuningan mampu menyerap ilmu dari praktik-praktik sukses desa lain yang telah maju, seperti Desa Ponggok di Klaten, yang sukses mendongkrak pendapatan asli desa hingga miliaran rupiah.
Dengan kekompakan dan solidaritas yang terjalin, APDESI Kuningan optimistis dapat membawa desa-desa di wilayahnya menuju status desa yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. (NARS)
