KUNINGAN — Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dahulu dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin, kini menjelma menjadi teladan nasional dengan pencapaian Pendapatan Asli Desa (PADs) menyentuh angka Rp16 miliar.
Kesuksesan gemilang ini dibagikan langsung oleh Kepala Desa Ponggok, H. Junaedhi Mulyono, dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas tata kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
- Ketum APDESI Junaedhi Mulyono Tegaskan Organisasi Desa Harus Demokratis dan Perjuangkan Warga
- Dari Desa Termiskin Menjadi Desa Miliarder, Kades Ponggok Tularkan Ilmu Penguatan Bumdes ke Kabupaten Kuningan
- LSM Frontal Akan Pelototi Proses Perbaikan Izin Kawasan Wisata Arunika dan Kajene Forest
- Polemik Izin Wisata Arunika dan Kajene Forest “Tuntas”, FPRD Fasilitasi Kesepakatan Pengusaha dan LSM
- Inovasi DPKPP Kuningan: Pegawai Wajib Kelola Sampah Sendiri di Kantor
Kegiatan yang diinisiasi oleh Rumah Sadulur bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kuningan ini mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Inovasi Bumdes untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi”. Acara ini membatasi peserta sebanyak 100 Bumdes guna menjaga efektivitas penyerapan materi.
Ahmad Jayadi, selaku ketua panitia pelaksana sekaligus Plt. Ketua APDESI Kabupaten Kuningan, menjelaskan bahwa kehadiran Kades Ponggok bertujuan untuk memberikan motivasi serta transfer pengetahuan empiris kepada para kepala desa di Kuningan.
“Kami menghadirkan langsung pemateri yang luar biasa dari Desa Ponggok, di mana desa ini berhasil mendongkrak PADs hingga Rp16 miliar. Harapannya, ilmu yang diserap dapat diaplikasikan di Kuningan agar Bumdes kita bisa ikut maju,” ujar Ahmad Jayadi saat dikonfirmasi Kamis (8/10/2026).
Dalam pemaparannya, Kades H. Junaedhi Mulyono membeberkan kunci sukses transformasi Desa Ponggok yang bertumpu pada lima asas dasar: budaya alam, budaya manusia, sosial, infrastruktur, dan finansial.
Potensi alam yang didukung oleh letak geografis lereng Gunung dimanfaatkan secara optimal untuk sektor pariwisata yang pada gilirannya mampu menggerakkan lini ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian hingga perikanan.
Lebih lanjut, Junaedhi membagikan empat strategi utama dalam tata kelola ekonomi desa diantaranya, terkait pemetaan data. Strategi ini untuk mengetahui secara presisi database desa, potensi produksi, angka kemiskinan, hingga tingkat pengangguran.
“Yang kedua adalah pemetaan masalah, yakni mengubah orientasi dalam memandang hambatan di desa sebagai fokus penyelesaian anggaran dan program,” katanya.
Selanjutnya, strategi yang harus dilakukan adalah eksekusi eolusi, yakni menggerakkan Bumdes dan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi riil. Dan pemetaan kebutuhan serta keberlanjutan. Ini untuk memastikan perputaran uang di tingkat warga (seperti kebutuhan pokok dan energi) dikelola melalui rantai pasok (supply chain) yang dikuasai oleh lembaga ekonomi desa.
Transformasi tata kelola ekonomi ke depan juga diarahkan agar Bumdes dan koperasi dapat bersinergi secara berkesinambungan tanpa saling berbenturan. Junaedhi menekankan pentingnya peran koperasi sebagai rantai pasok untuk mendukung program nasional seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di mana pembelanjaan melalui marketplace akan membuat kualitas dan harga lebih terkontrol.
“Koperasi dan Bumdes harus saling mendukung. Bumdes bisa fokus pada pengelolaan pariwisata dan jasa, sementara koperasi memperkuat rantai pasok hasil produksi atau komoditas pangan desa. Jika semua elemen bersinergi—mulai dari pemerintah daerah, kampus, BUMN, hingga pihak swasta—maka percepatan ekonomi desa akan tercapai secara maksimal,” ungkap Junaedhi.
Melalui konsolidasi ini, APDESI Kuningan berharap sinergi lintas sektor yang melibatkan pusat, daerah, serta badan usaha milik desa dapat memperkuat kemandirian ekonomi, khususnya dalam pengembangan desa wisata dan ketersediaan air bersih di Kabupaten Kuningan. (Nars)
