KUNINGAN – Kebijakan penyesuaian tarif air minum yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2025 memunculkan beragam respons dari masyarakat. Namun, Ketua LSM Frontal, Uha Juhana menilai kebijakan ini justru merupakan langkah realistis untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih di Kabupaten Kuningan.
“Penyesuaian tarif ini jangan dilihat sebagai beban, tapi sebagai ikhtiar memperbaiki pelayanan dan memperluas akses air minum. Ini juga menjadi bentuk keseriusan PDAM Tirta Kamuning dalam mengikuti standar yang ditetapkan provinsi dan hasil audit lembaga resmi,” ujar Uha Juhana, Jumat (16/5/2025).
- Karya Bakti Kodim Kuningan: Sinergi TNI dan Warga Kebut Pembangunan Jalan Cimenga
- Comeback Gemilang di Lampung Persib Bandung Bungkam Bhayangkara FC 4-2 dan Rebut Kembali Puncak Klasemen
- Review Babak Pertama Persib vs Bhayangkara FC, Serangan Balik Mematikan The Guardian Bikin Maung Bandung Tertinggal 1-2
- Menagih Etos Kerja Pasca Pelantikan 4 JPT Pratama di Cadas Poleng
- Ini Alasan Bupati Kuningan Pilih Cadas Poleng Tempat Lantik Pejabat Hari Ini
Menurutnya, langkah Pemkab Kuningan melalui PDAM Tirta Kamuning untuk menyesuaikan tarif air merupakan hal yang wajar dan sudah dilakukan di banyak daerah lain seperti Jakarta, Surabaya, dan Banyumas. Kenaikan rata-rata tarif di daerah-daerah tersebut berada di kisaran 10 persen, yang umumnya disebabkan oleh peningkatan biaya operasional dan dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Di Kuningan sendiri, penyesuaian tarif dilakukan setelah adanya arahan dari Pemprov Jawa Barat serta hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selama tiga tahun terakhir, tarif air PDAM kategori rumah tangga domestik stagnan di angka Rp 3.950 per meter kubik, jauh di bawah batas bawah tarif dalam Peraturan Gubernur sebesar Rp 5.275 dan juga di bawah harga pokok produksi (HPP) hasil audit BPKP yang mencapai Rp 4.859,90.
“Kalau tarif terus dibiarkan di bawah biaya produksi, bagaimana PDAM bisa bertahan? Ini bukan soal untung-rugi, tapi soal keberlangsungan layanan. Kalau PDAM-nya sakit, yang dirugikan masyarakat juga,” kata Uha.
Ia menekankan pentingnya pemahaman publik bahwa penyesuaian tarif justru membuka peluang peningkatan layanan dan perluasan cakupan. Apalagi 93 persen pelanggan PDAM Kuningan merupakan pelanggan rumah tangga domestik, dan kenaikannya hanya sekitar Rp 500 per meter kubik.
“Penyesuaian ini masih sangat moderat. Dan ini menunjukkan niat baik PDAM untuk tidak membebani masyarakat kecil secara berlebihan, tapi tetap menjaga keberlanjutan operasional,” imbuhnya.
Perlu Sosialisasi dan Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan RendahMeski demikian, Uha mengingatkan agar Pemkab dan PDAM tetap mengedepankan sosialisasi secara luas dan transparan. Ia juga meminta agar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat perlindungan melalui skema subsidi tarif.
“Pemkab jangan hanya berpikir teknis soal angka. Tapi juga pikirkan MBR. Harus ada skema subsidi yang adil agar masyarakat tetap bisa menikmati haknya atas air bersih,” ujarnya.
Menurut Uha, penyesuaian tarif juga bisa membuka peluang kerja sama dengan investor swasta dalam pengembangan infrastruktur air minum, selama tarif yang diberlakukan sesuai realitas biaya dan keekonomian.
“Investor tentu melihat kelayakan. Kalau tarifnya di bawah ongkos produksi, siapa yang mau masuk? Makanya tarif harus rasional. Tapi tetap dengan keberpihakan kepada rakyat,” sebut Uha. (Nars)
