KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mengambil kebijakan baru dengan menambah pinjaman jangka menengah sebesar Rp74 miliar dari Bank BJB. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyehatkan kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan agenda pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana.
Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menjelaskan bahwa pinjaman tersebut merupakan bagian dari strategi terukur untuk menata kembali struktur keuangan daerah.
- Pimpin Lapas Kuningan Eries Sugianto Siap Bangun Sinergi Lintas Sektoral
- 10 Bulan Menoreh Prestasi di Lapas Kuningan, Sukarno Ali Resmi Emban Tugas Baru di Ditjenpas
- Proyek Tugu Bola Dunia Kuningan Rp200 Juta, DEEP Kuningan: Pemborosan!
- Dugaan Ancaman Aktivis Kuningan Berulang, Kasus ITE Resmi Ditangani Polisi
- KKN Expo 2026 UNIKU Pamerkan Puluhan Inovasi Unggulan Desa
Menurutnya, keputusan ini diambil agar pemerintah dapat menuntaskan kewajiban jangka pendek sekaligus menghindari kembali munculnya persoalan tunda bayar di kemudian hari.
“Pinjaman ini bukan sekadar menutup defisit, tapi memastikan agar pembangunan fisik dan pelayanan publik tidak terhenti. Kita ingin keuangan daerah tetap sehat, tapi kegiatan masyarakat dan infrastruktur tetap bergerak,” ujar Dian kepada wartawan, Kamis (16/10/2025).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi, menambahkan bahwa pinjaman ini telah melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan DPRD juga telah tercantum dalam ketetapan APBD Perubahan tahun berjalan, sehingga tidak memerlukan izin tambahan.
“Pencairan dananya dilakukan secara bertahap, mengikuti progres pelaksanaan proyek yang didanai. Kita pastikan penggunaan dan pengawasan dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelas Deden.
Pinjaman dari Bank BJB tersebut akan dicicil selama empat tahun mulai 2026. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tidak menambah pinjaman baru setelah seluruh kewajiban ini terselesaikan.
Kebijakan penambahan utang ini diambil di tengah tekanan fiskal yang cukup berat. Pemkab Kuningan sebelumnya terdampak pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp111 miliar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari solusi agar program prioritas, khususnya perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar, tetap berjalan tanpa gangguan.
Selain melalui pinjaman, Pemkab Kuningan juga akan melakukan efisiensi anggaran serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan strategi yang tidak membebani masyarakat.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas fiskal daerah kembali pulih dan pembangunan di Kabupaten Kuningan dapat terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat. (Nars)
