KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mengambil kebijakan baru dengan menambah pinjaman jangka menengah sebesar Rp74 miliar dari Bank BJB. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyehatkan kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan agenda pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana.
Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menjelaskan bahwa pinjaman tersebut merupakan bagian dari strategi terukur untuk menata kembali struktur keuangan daerah.
- Ketimpangan Literasi versus Inklusi Keuangan Picu 40 Aduan Setiap Hari, OJK Cirebon Wanti-Wanti Bahaya Penyalahgunaan KTP
- Sambut HUT ke-62 Partai Golkar, Sejumlah Kader Gelar Ziarah, Ini Daftar Lokasi Makam yang Dikunjungi
- Antisipasi Peredaran Narkoba, Tim Gabungan Sasar Kos-kosan dan Hotel di Kuningan
- Polisi Ungkap Pembunuhan di Gunung Ciremai Kuningan, Pelaku Ditangkap Kurang dari 24 Jam
- Hari Ini, Sejumlah Desa di Kuningan Timur Dapat Giliran Pemadaman Listrik
Menurutnya, keputusan ini diambil agar pemerintah dapat menuntaskan kewajiban jangka pendek sekaligus menghindari kembali munculnya persoalan tunda bayar di kemudian hari.
“Pinjaman ini bukan sekadar menutup defisit, tapi memastikan agar pembangunan fisik dan pelayanan publik tidak terhenti. Kita ingin keuangan daerah tetap sehat, tapi kegiatan masyarakat dan infrastruktur tetap bergerak,” ujar Dian kepada wartawan, Kamis (16/10/2025).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi, menambahkan bahwa pinjaman ini telah melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Persetujuan DPRD juga telah tercantum dalam ketetapan APBD Perubahan tahun berjalan, sehingga tidak memerlukan izin tambahan.
“Pencairan dananya dilakukan secara bertahap, mengikuti progres pelaksanaan proyek yang didanai. Kita pastikan penggunaan dan pengawasan dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelas Deden.
Pinjaman dari Bank BJB tersebut akan dicicil selama empat tahun mulai 2026. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tidak menambah pinjaman baru setelah seluruh kewajiban ini terselesaikan.
Kebijakan penambahan utang ini diambil di tengah tekanan fiskal yang cukup berat. Pemkab Kuningan sebelumnya terdampak pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp111 miliar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari solusi agar program prioritas, khususnya perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar, tetap berjalan tanpa gangguan.
Selain melalui pinjaman, Pemkab Kuningan juga akan melakukan efisiensi anggaran serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan strategi yang tidak membebani masyarakat.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas fiskal daerah kembali pulih dan pembangunan di Kabupaten Kuningan dapat terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat. (Nars)
