KUNINGAN – Ironi Desa Paninggaran, Kecamatan Darma, yang terjerat status miskin ekstrem meski berada tepat di sabuk kawasan wisata primadona Waduk Darma, perlahan mulai menemukan titik terang. Ratusan keluarga prasejahtera di desa penyangga ini akhirnya mendapat sentuhan langsung dari pemerintah pusat untuk mentas dari garis kemiskinan.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI.Kick-off intervensi ekonomi ini ditandai dengan gelaran Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan lintas kementerian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah daerah di Balai Desa Paninggaran.
- Tingkatkan Taraf Ekonomi Desa, Wabup Kuningan Dorong Inovasi Olahan Buah Kesemek di Gunung Sirah
- Sensasi Bersantap Romantis di Bawah Gemerlap “City Light”, The Icon Kuningan Rilis Paket “Love in the Sky Dining”
- PNM Tanam 29.000 Pohon, Perluas Pemberdayaan dari Sandang hingga Lingkungan
- Refleksi Hari Lahir Pancasila, Uha Juhana Ungkap Pragmatisme Politik dan Pentingnya Kepemimpinan Ideologis
- Lirik Potensi Silat, Tina Wiryawati Dorong Budaya Sunda Dikemas Sekreatif ‘Drakor dan Dracin”
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian, Dr. Erdiriyo, membeberkan bahwa program ini tidak mengandalkan guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai gantinya, pemerintah menggunakan jurus kolaborasi super ketat dengan perbankan, lembaga pembiayaan, dan mitra pemberdayaan.”Fokus intervensi kami ada pada 161 keluarga prasejahtera di Paninggaran. Target terdekatnya, minimal 10 persen dari mereka harus ‘lulus’ atau mengalami peningkatan status kesejahteraan dalam kurun waktu satu tahun ke depan,” ungkap Erdiriyo di hadapan warga dan jajaran pejabat yang hadir.
Ia menekankan, indikator kesejahteraan bukan sekadar punya buku tabungan, melainkan kemampuan warga menciptakan sumber pendapatan baru (generating income) sekaligus kebal terhadap guncangan ekonomi.
Mewakili Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar yang tidak hadir, Wakil Bupati Tuti Andriani menyambut baik masuknya radar pusat ke desa penyangga Waduk Darma ini. Namun, ia memberikan catatan kritis.
Tuti mewanti-wanti bahwa membuka keran akses perbankan ke desa tanpa dibarengi edukasi yang matang justru bisa menjadi bumerang.”Kalau cuma akses yang dibuka tapi literasi keuangannya lemah, warga malah rentan terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal atau praktik rentenir berkedok bank emok. Kemampuan mengelola uang dan usaha ini yang harus dikawal ketat,” tegas orang nomor dua di Kuningan tersebut.
Ia pun menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuang jauh-jauh ego sektoral dan merapatkan barisan mendukung potensi lokal Kecamatan Darma.
Fakta menarik terungkap dari hasil pemetaan lapangan yang dipaparkan Direktur RISE Indonesia, Caroline Mangowal. Dari 161 keluarga sasaran, mayoritas hanya tamatan SD dan bekerja serabutan sebagai buruh, petani, atau pedagang kecil. Meski hidup pas-pasan, 84 persen keluarga ini ternyata rajin menabung.
Sayangnya, uang tersebut diputar secara informal, seperti lewat tabungan sekolah, tabungan maulid, atau dititipkan ke kolektor pribadi. Tercatat hanya 26 persen warga yang tersentuh layanan bank formal.Untuk mendobrak kebuntuan akses dan biaya administrasi bank, Program PINTAR langsung menggeber adopsi dompet digital (e-wallet).
Hasilnya signifikan. Dari 60 warga yang dilatih, 59 orang langsung melek teknologi dan mengaktifkan akun. Angka kepemilikan e-wallet di desa ini pun meroket dari 3 persen menjadi 39 persen dalam waktu singkat.
Kemudahan ini langsung dirasakan oleh Oting, salah seorang pelaku usaha kecil penjual gas dan karpet kredit. Kini, ia bisa bertransaksi, memutar modal, hingga membeli token listrik cukup dari layar ponselnya.
Bantuan juga mengalir lewat skema pinjaman formal berbasis komunitas seperti PNM Mekaar dan Bumdesma. Martini, salah satu penerima manfaat, mengaku sangat terbantu.”Pinjam di Bumdesma itu tanpa jaminan, tapi kita sudah dilindungi asuransi jiwa dan BPJS Ketenagakerjaan. Beban pikiran jadi jauh berkurang,” syukurnya.
Jika skema keroyokan di Desa Paninggaran ini sukses menembus target graduasi tahun ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan memproyeksikan kawasan ini akan menjadi rujukan (role model) nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis inklusi keuangan desa. (Nars)
