JAKARTA – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat skema pembiayaan program Makan Bergizi Gratis mulai dicarikan jalan alternatif. Ketua DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), Sultan Bachtiar Najamudin, melontarkan gagasan agar masyarakat ikut patungan atau urunan untuk menyokong program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.
- Anniversary Mobil GTD PKB Jabar: 8 Kendaraan Siaga PKB Kuningan Dikerahkan, Target 2029 Tiap DPAC Punya Unit Sendiri
- Ketua DPRD Kuningan Dukung Evaluasi Total MBG: 5 Pejabat BGN Ditangkap, Anggota Dewan Dilarang Ambil Untung
- Cipayung Plus Kuningan: MBG Harus Dievaluasi Total, Jika Masih Rawan Korupsi Lebih Baik Dihentikan
- Ibu di Kuningan Soroti Unjuk Rasa Gunakan CD Perempuan: Jangan Rendahkan Martabat Perempuan!
- Ratusan Mahasiswa di Kuningan Gelar Aksi Demonstrasi, Soroti Kebijakan Nasional dan Melemahnya Rupiah
Langkah ini dinilai krusial agar program tidak mandek di tengah jalan. Menurut Sultan, sangat mustahil jika kas negara harus menanggung sepenuhnya biaya logistik untuk makan bergizi rakyat secara jangka panjang.
“Pemerintah di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran memang ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Tapi kita semua tahu, anggaran negara sangat terbatas dan tidak mungkin semuanya tersedot hanya untuk satu program ini,” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Untuk menyiasati celah anggaran tersebut, Sultan melihat potensi besar dari dana masyarakat Indonesia yang lekat dengan budaya gotong royong dan kedermawanan. Ia bahkan melirik pemanfaatan dana zakat sebagai salah satu instrumen pembiayaan.
“Kita perlu menstimulus keterlibatan publik. Saya sempat berpikir, kenapa potensi zakat kita yang luar biasa besar itu tidak dilibatkan juga ke sana? Ini salah satu contoh untuk menyukseskan program tersebut,” bebernya.
Tak cuma membidik kantong masyarakat di dalam negeri, manuver pencarian dukungan rupanya juga diarahkan ke ranah internasional. Sultan mengaku ikut turun gunung melobi sejumlah duta besar negara sahabat agar bersedia memberikan bantuan.
“Saya blak-blakan ke beberapa dubes, saya sampaikan tolong bantu program andalan negara kami. Syukurlah, responsnya positif. Kita senang ternyata Jepang juga sudah mulai ikut support kita,” ungkap Sultan.
Sebagai pimpinan parlemen, Sultan menegaskan pihaknya akan memaksimalkan fungsi pengawasan agar kebijakan eksekutif ini bisa berjalan efektif. Ia menyadari realisasi program ini butuh orkestrasi pendanaan lintas sektor, bukan sekadar menggantungkan harapan pada APBN yang ruang geraknya sangat sempit. (Nars)
