KUNINGAN – Sejumlah pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kuningan bertolak ke Yogyakarta untuk mengikuti agenda family gathering selama tiga hari, 13–15 Februari 2025. Keberangkatan mereka menggunakan armada bus pariwisata menjadi perbincangan hangat setelah foto armada bus tersebut beredar luas di grup WhatsApp Warganet Kuningan.
Dalam foto yang beredar, terlihat sebuah bus dengan spanduk bertuliskan “Family Gathering Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan Jawa Barat – Goes to Yogyakarta”.
- Perkuat Kolaborasi, PHRI Wilayah III Cirebon Gelar Rakorwil di Kuningan
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
Hal ini memicu berbagai reaksi, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang masih mengalami defisit.
Saat dikonfirmasi, PJ Sekda Kuningan, Beni Prihayatno, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dishub, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif Kabid Lalu Lintas, Rangga Gumilar, dalam rangka syukuran atas kelulusannya meraih gelar doktor (S3).
Ia menegaskan bahwa acara ini menggunakan dana pribadi dan telah diketahui oleh Plh. Kadishub, Laksono Dwi Putranto. “Itu acara pa Rangga Kabid lalulintas, syukuran S3 dana pribadi, PLH Kadishub juga tau ,” ujar Beni.
Meski demikian, pengamat kebijakan publik Kuningan, Boy Sandi Kertanagara, mengkritisi perjalanan tersebut. Ia menilai bahwa sebagai aparatur pemerintah, semestinya pegawai SKPD memiliki empati terhadap kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil.
“Harusnya SKPD mencontoh sikap Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pimpinan DPRD yang menunda penggunaan mobil dinas karena APBD masih belum sehat. Bukan justru mempertontonkan hal-hal yang tidak esensial, seperti jalan-jalan keluar kota. Memang secara aturan tidak ada yang dilanggar, tetapi mbok ya punya empati terhadap situasi keuangan daerah yang sedang berdarah-darah ini,” ujarnya.
Ia pun menyerahkan penilaian kepada masyarakat mengenai bagaimana aparatur pemerintahan menjalankan tugasnya, apakah benar-benar bekerja untuk melayani atau justru lebih mementingkan kesenangan pribadi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Dishub Kuningan terkait sorotan terhadap agenda tersebut. (Nars)
