KUNINGAN – Sejumlah pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kuningan bertolak ke Yogyakarta untuk mengikuti agenda family gathering selama tiga hari, 13–15 Februari 2025. Keberangkatan mereka menggunakan armada bus pariwisata menjadi perbincangan hangat setelah foto armada bus tersebut beredar luas di grup WhatsApp Warganet Kuningan.
Dalam foto yang beredar, terlihat sebuah bus dengan spanduk bertuliskan “Family Gathering Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan Jawa Barat – Goes to Yogyakarta”.
- Progres Penyelesaian TGR Disdikbud Kuningan, Elon: Rp1,07 Miliar Uang Negara Sudah Dikembalikan
- Berbeda dengan Komisi IV, Rana Suparman Blak-blakan Benarkan Ada Dua Versi Angka LHP BPK
- Viral Kecelakaan Kuningan Hari Ini: Mobil Terbalik di Karangkancana, Mantan Camat Jadi Korban
- Kenang Jasa Guru dan Orangtua, Demonstran HMI Kuningan Tak Kuat Tahan Air Mata, Sebut Anggaran Pendidikan Selalu Jadi Bancakan
- Ditanya Transparansi Pengawasan Temuan BPK di Disdikbud, Ini Jawaban Wakil Ketua DPRD Kuningan Ujang Kosasih
Hal ini memicu berbagai reaksi, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang masih mengalami defisit.
Saat dikonfirmasi, PJ Sekda Kuningan, Beni Prihayatno, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dishub, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif Kabid Lalu Lintas, Rangga Gumilar, dalam rangka syukuran atas kelulusannya meraih gelar doktor (S3).
Ia menegaskan bahwa acara ini menggunakan dana pribadi dan telah diketahui oleh Plh. Kadishub, Laksono Dwi Putranto. “Itu acara pa Rangga Kabid lalulintas, syukuran S3 dana pribadi, PLH Kadishub juga tau ,” ujar Beni.
Meski demikian, pengamat kebijakan publik Kuningan, Boy Sandi Kertanagara, mengkritisi perjalanan tersebut. Ia menilai bahwa sebagai aparatur pemerintah, semestinya pegawai SKPD memiliki empati terhadap kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil.
“Harusnya SKPD mencontoh sikap Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pimpinan DPRD yang menunda penggunaan mobil dinas karena APBD masih belum sehat. Bukan justru mempertontonkan hal-hal yang tidak esensial, seperti jalan-jalan keluar kota. Memang secara aturan tidak ada yang dilanggar, tetapi mbok ya punya empati terhadap situasi keuangan daerah yang sedang berdarah-darah ini,” ujarnya.
Ia pun menyerahkan penilaian kepada masyarakat mengenai bagaimana aparatur pemerintahan menjalankan tugasnya, apakah benar-benar bekerja untuk melayani atau justru lebih mementingkan kesenangan pribadi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Dishub Kuningan terkait sorotan terhadap agenda tersebut. (Nars)
