KUNINGAN – Wacana lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Geothermal di kawasan Gunung Ciremai sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menuai sorotan tajam dari jajaran legislatif. Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman, melontarkan kritik terhadap lambannya respons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan yang dinilai belum memiliki sikap resmi terkait isu tersebut.
“Lelang WKP Geothermal Gunung Ciremai, Pemda jangan sampai ngomong tidak tahu,” ujarnya saat dikonfirmasi Selasa (9/9).
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
- Bantah Tak Hormati DPRD, Wabup Kuningan Sebut Kepala SKPD Absen Paripurna karena Kawal “Bupati Saba Lembur”
Rana menjelaskan, pemerintah daerah seharusnya menjadi pihak pertama yang melakukan inventarisasi masalah dan kajian mendalam sebelum wacana proyek dari pusat menggelinding liar di publik.
“Pemerintah daerah harus punya kesimpulan. Apa keuntungan dari Gunung Ciremai dieksplorasi dengan geothermal, dan apa keuntungannya jika tidak dieksplorasi. Jangan sampai ditanya, tapi belum tahu apa-apa,” tegas Rana.
Ia mengingatkan, sebelum elit politik di tingkat pusat atau daerah bermanuver menggembar-gemborkan dukungan terhadap PSN tersebut, kajian analitis mengenai dampak lingkungan dan hajat hidup orang banyak harus diprioritaskan.
Hasil kajian dari pemerintah daerah ini, lanjut Rana, nantinya harus disondingkan dan dikoordinasikan dengan tokoh-tokoh Kuningan yang menduduki jabatan strategis di tingkat pusat, seperti anggota DPR RI atau Dirjen.
“Jangan hanya karena ingin mendapat pengakuan pusat, kita langsung teriak sosialisasi geothermal padahal di daerahnya sendiri belum punya sikap. Bicara dulu di Kuningan, rumuskan dulu responsnya seperti apa. Ini menyangkut eksistensi Ciremai yang merupakan penopang utama oksigen dan hidrogen peradaban kita,” ujarnya.
Rana tidak menampik bahwa Fraksi PDIP sangat mendukung penuh pertumbuhan industri dan UMKM untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kuningan. Namun, ia memberi catatan tegas bahwa industrialisasi tidak boleh menggilas kelestarian lingkungan dan memicu konflik agraria di tengah masyarakat.
“Pemerintah punya kekuasaan untuk mengatur irama. Iramanya jangan irama pertarungan atau konflik. Kawasan yang secara alamiah menjadi kekuatan produksi oksigen dan air harus dijaga ketat dalam tata ruang kita, sementara zona industri dan UMKM kita dorong dan support penuh di lokasi yang tepat,” sebutnya. (NARS)
