KUNINGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan makin dalam mengusut kasus dugaan korupsi dengan modus “topengan” atau debitur fiktif di salah satu unit BRI.di Kabupaten Kuningan. Setelah menetapkan satu tersangka baru, Kejari mengisyaratkan bahwa penyidikan akan terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
- Tingkatkan Taraf Ekonomi Desa, Wabup Kuningan Dorong Inovasi Olahan Buah Kesemek di Gunung Sirah
- Sensasi Bersantap Romantis di Bawah Gemerlap “City Light”, The Icon Kuningan Rilis Paket “Love in the Sky Dining”
- PNM Tanam 29.000 Pohon, Perluas Pemberdayaan dari Sandang hingga Lingkungan
- Refleksi Hari Lahir Pancasila, Uha Juhana Ungkap Pragmatisme Politik dan Pentingnya Kepemimpinan Ideologis
- Lirik Potensi Silat, Tina Wiryawati Dorong Budaya Sunda Dikemas Sekreatif ‘Drakor dan Dracin”
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kuningan, Dyofa Yudhistira, pada Senin (21/7) siang, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini. “Kami akan terus melakukan pengembangan karena penyidikan terus berjalan dan ini akan kami kebut untuk segera melakukan upaya-upaya,” jelas Dyofa.
Modus Topengan atau Debitur Fiktif dan Motif Keuntungan Pribadi
Kasus ini terungkap melibatkan praktik kredit dengan debitur fiktif yang dilakukan oleh para tersangka. Menurut Dyofa, motif utama di balik aksi korupsi ini adalah meraup keuntungan pribadi. Selain itu, para pelaku juga tergiur oleh bonus dan insentif yang bisa mereka dapatkan.
Sebelumnya, Kejari telah menetapkan dan menahan dua tersangka berinisial AN dan TIM, yang berperan sebagai pejabat kredit atau relationship manager. Pengembangan kasus kemudian menyeret tersangka baru berinisial AS, yang merupakan mantan kepala unit BRI tempat kasus ini diduga terjadi.
Kapasitas AS sebagai atasan langsung dari AN dan TIM menunjukkan kemungkinan adanya jaringan dalam kejahatan ini.
Upaya Pencegahan agar Kasus Tak Terulang
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari, Kejari Kuningan bakal mengambil langkah preventif. Dyofa mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Tujuannya adalah untuk memberikan pendampingan hukum kepada pihak bank guna memperkuat sistem internal dan menutup celah bagi praktik korupsi di masa mendatang. (Nars)
