Selanjutnya, pada Belanja Modal, katanya, ada kekurangan volume pengadaan belanja modal sebesar Rp297.331.400, Kekurangan Pajak ada kurang pungut pajak sebesar Rp37.069.807,98 dan untuk Penjualan Buku ada kelebihan pembayaran atas penjualan buku diksi kelebihan sebesar Rp210.380.466.
Menyikapi rincian temuan ini, Neneng menyatakan bahwa Komisi 4 telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi tegas. Fokus utama adalah percepatan tindak lanjut pengembalian dana, penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) oleh Inspektorat, hingga perbaikan kualitas perencanaan penganggaran agar berbasis pada data riil.
“Saat ini kita masih di tahap pendalaman. Besok, kami akan memanggil langsung pihak Dinas Pendidikan beserta seluruh jajarannya untuk melihat pertanggungjawaban dari rincian data tersebut secara gamblang,” lanjut Neneng.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kuningan, Yaya, menepis rumor miring di masyarakat yang menyebut adanya dua versi buku LHP BPK yang direkayasa demi menutupi angka kerugian yang lebih besar.
“Terkait simpang siur ada dua buku LHP BPK, itu tidak ada. Semuanya sama, satu dan utuh, tidak ada yang diubah atau diganti. Sudah dicap dan ditandatangani oleh para pihak yang berwenang,” ujar Yaya memastikan validitas dokumen.
Yaya juga mengingatkan pihak eksekutif bahwa batas waktu penyelesaian tindak lanjut 60 hari yang diberikan oleh BPK semakin mendesak.”Batas 60 harinya jatuh pada tanggal 12 April, sisa waktu tinggal beberapa hari lagi. Setelah memanggil Disdik, teknis selanjutnya kami juga akan memanggil pihak-pihak penyedia (rekanan) untuk dimintai pertanggungjawaban,” terangnya.
Komisi 4 DPRD Kuningan memastikan akan mengawal proses ini agar pengembalian ke kas negara dapat diselesaikan tepat waktu. Hasil akhir evaluasi DPRD terhadap kasus ini direncanakan akan dirilis secara resmi dalam sepekan ke depan. (Nars)
