KUNINGAN — Suasana di depan Pendopo Kabupaten Kuningan sempat memanas pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 11.00 WIB menyusul aksi unjuk rasa dari dua kubu yang saling berlawanan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketegangan sempat terjadi ketika kelompok massa tandingan merangsek maju saat kelompok penolak program tersebut hendak membubarkan diri.
Kericuhan bermula ketika massa dari ormas atau LSM Frontal —yang sejak awal menolak program MBG— memutuskan untuk membubarkan diri. Keputusan ini diambil setelah mereka mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, yang menyatakan kesiapannya untuk berdialog secara terbuka di tempat yang telah ditentukan.
- Pelajar SMPN 2 Kuningan Dibekali Literasi Digital Lewat Program JURAGAN PWI Kuningan
- Siap-siap Tilang! Operasi Patuh Lodaya 2026 di Kuningan Incar Pemotor Knalpot Brong hingga Pengendara Lawan Arus
- Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar Temui Massa Pro-Kontra MBG, Ini yang Disampaikan
- Massa Penolak MBG di Kuningan Bubar, Massa Tandingan Merangsek ke Depan Pendopo
- Waduh! Ada Dua Aksi Massa Berlawanan di Depan Pendopo Kabupaten Kuningan, Ini Situasinya
Usai mendengar pernyataan tersebut, massa Frontal bergerak meninggalkan lokasi menuju ke arah selatan Jalan Siliwangi.
Namun, situasi mendadak tegang ketika massa dari ormas Pemuda Pancasila bersama relawan pendukung MBG yang menggelar aksi tandingan berupaya merangsek maju. Massa pendukung MBG tersebut mendesak agar Frontal segera membubarkan diri sepenuhnya serta meminta bupati agar tidak mendengarkan aspirasi dari kelompok penolak MBG.
Massa Pemuda Pancasila bahkan sempat berupaya mengusir kelompok penolak program tersebut. Beruntung, aparat keamanan sigap bertindak sehingga aksi dorong dan ketegangan tersebut dapat diredam dan situasi tetap terkendali.
Pasca-bubarnya kelompok penolak MBG, massa dari Pemuda Pancasila kemudian melanjutkan aksi dengan melakukan orasi di hadapan para pejabat Pemkab Kuningan. Aksi tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Kepala Bappeda Purwadi Hasan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Budi Alimudin, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.Dalam orasinya, massa pendukung mendesak agar program MBG di Kuningan terus dilanjutkan.
Mereka berargumen bahwa bupati tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan program tersebut, serta mempersilakan pihak-pihak yang menolak untuk menempuh jalur resmi ke pemerintah pusat maupun Mahkamah Konstitusi. Secara keseluruhan, rangkaian aksi unjuk rasa ini akhirnya dapat berjalan kembali dengan normal dan kondusif berkat pengamanan ketat aparat. (NARS)
