
KUNINGAN – Menanggapi pemberitaan yang menyoroti ribuan siswa di Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, yang dikabarkan belum pernah mendapatkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG), pihak Yayasan Garuda Kuningan Raya akhirnya angkat bicara untuk meluruskan duduk perkara.
- Refleksi Arah Politik, DPC PKB Kuningan Bedah Pemikiran Sosialisme Islam Tjokroaminoto dan Ali Syariati
- Penantian 23 Tahun, Syaikhuna Akasyah Raih Medali Pertama Panjat Tebing Kuningan di Porprov Jabar 2026
- DPRD Jabar Dorong Pengoptimalan Pajak Daerah di Kuningan, Dudy Pamuji Ajak Masyarakat Taat Pajak
- Gunung Ciremai Sempat Membara Lagi, BTNGC, BPBD dan MPA Kuningan Bahu-Bahu Jinakkan Karhutla
- Hari Pahlawan 10 November, Ketua DPD PAN Kuningan Ziarah ke Makam Proklamator: Teladani Semangat Juang untuk Bangun Daerah
Penanggung Jawab Yayasan Garuda Kuningan Raya, Bambang Hari Murti, S.E., menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan atau pengabaian terhadap siswa di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) Kuningan Hantara Citapen hingga saat ini memang belum berstatus operasional.
Bambang mengungkapkan, kendala utama yang dihadapi adalah faktor administrasi keuangan dari pusat. ”Saya ingin meluruskan, pertama SPPG Kuningan Hantara Citapen belum beroperasional. Mengapa? Dikarenakan Dana Bantuan Pemerintah (Banper) dari Pemerintah Pusat belum masuk ke Virtual Account SPPG,” jelas Bambang dalam keterangan resminya, Rabu (28/1/2026).
Selain masalah pencairan dana, Bambang juga membuka fakta lain terkait kendala di lapangan. Ia menyebutkan bahwa personel kunci dari SPPI yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Fajar Adrian, saat ini sedang mengalami musibah kesehatan dan harus menjalani perawatan intensif di salah satu Rumah Sakit di Jakarta Timur. Hal ini turut mempengaruhi ritme persiapan di lapangan.
Meski menghadapi kendala teknis dan non-teknis, Bambang memastikan pihak yayasan terus bergerak cepat. Saat ini, pihaknya tengah memproses seluruh kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Badan Gizi Nasional, agar status operasional dapat segera diterbitkan.
Klarifikasi ini sekaligus menepis narasi bahwa wilayah Hantara “dianaktirikan” dalam program strategis nasional tersebut. Bambang menjamin, begitu dana cair dan administrasi rampung, distribusi makanan akan segera dilakukan.
“Ketika SPPG nanti sudah resmi operasional, kami pasti akan langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyaluran kepada siswa,” tutup Bambang. (Nars)
