KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan resmi menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Predikat atas keberhasilan pengelolaan keuangan dan administrasi tersebut diserahkan dalam sebuah seremoni di Bandung pada Kamis (25/6/2026).
Meskipun meraih penilaian tertinggi dalam standar audit sektor publik, prestasi ini diharapkan tidak membuat jajaran birokrasi di Kabupaten Kuningan terlena.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
Pengamat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Soejarwo, menekankan bahwa Opini WTP merupakan manifestasi dari kewajiban tata kelola yang sudah seharusnya dijalankan secara optimal, sehingga tidak perlu disikapi dengan perayaan yang melampaui batas.
“Perolehan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat ini hendaknya tidak memunculkan ‘euforia’ dan rasa ‘puas diri’ berlebihan bagi penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kuningan,” ujar Soejarwo saat memberikan keterangannya terkait pencapaian tersebut, Kamis sore.
Menurut Soejarwo, raihan WTP atas laporan keuangan daerah ini justru harus dijadikan momentum untuk melakukan refleksi dan penguatan sistem internal. Ia memandang predikat ini sebagai modal dasar untuk menciptakan sistem administrasi yang jauh lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.
“Sudah seharusnya perolehan Opini WTP atas keberhasilan pengelolaan keuangan dan administrasi yang telah diraih menjadi ‘pemacu’ agar pengelolaan keuangan dan administrasi bisa lebih baik lagi,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak dalam stigma bahwa WTP adalah puncak dari segala pencapaian. Soejarwo menggarisbawahi pentingnya menjaga konsistensi etos kerja di lingkungan instansi pemerintahan agar tidak mengalami penurunan kualitas pelayanan maupun pengawasan.
“Opini WTP hendaknya jangan dimaknai sebagai sebuah puncak prestasi Pemkab Kuningan dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan administrasi kurun waktu satu tahun sebelumnya. Jika muncul kepuasan yang berlebihan, dikhawatirkan akan memunculkan etos kerja yang ‘berleha-leha’,” ujar Soejarwo.
Kalaupun sebelumnya muncul sindiran dari Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy bahwa terlambatnya Pemkab Kuningan memperoleh opini WTP karena terjadinya “telat lobi”, Ewo menyebutkan tidak sepatutnya ketika opini WTP diraih ini merupakan langkah keberhasilan dari ‘tepat lobi”.(Nars)
