KUNINGAN – Suhu politik di internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kuningan kian mendidih menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) 2026. Kritik tajam dan kekecewaan kini mencuat dari jajaran akar rumput terkait dugaan manuver kotor dan pengondisian struktural demi memuluskan skenario calon tunggal atau aklamasi.
Ketua Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kecamatan Garawangi, Didi Noer, secara terbuka mengecam keras pola kepemimpinan DPC saat ini. Ia menilai ada upaya sistematis yang menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan, tanpa memedulikan nasib dan masa depan partai.
- Soroti Ambisi Aklamasi Muscab Demokrat Kuningan, Dugaan Kader Senior Didepak, 2029 Terancam Nol Kursi!
- Akses Desa Gunung Manik Mulus, TMMD Kodim Kuningan Resmi Tuntas
- Tiga Hari Ikuti “Ngabela Nagara” Bakesbangpol Jabar, Tina Wiryawati Soroti Apatisme Gen Z
- Soal Pembangunan Cisantana dan Isu “RTRW Pesanan Investor”, DPRD Kuningan Minta Pemkab Dipertanyakan
- DPRD Kuningan Janji Transparan dan Hati-hati Bahas Raperda RTRW, Siap Libatkan Pakar dan Aktivis
“Jangan karena ambisius ingin aklamasi di Muscab 2026, lalu segala cara dihalalkan,” tegas Didi Noer saat dikonfirmasi, Jum’at (18/9/2026).
Didi membeberkan sejumlah penilaiannya terkait manajemen di internal DPC Demokrat Kuningan. Menurutnya, sejak kepengurusan saat ini dilantik, fokus pimpinan hanya berkutat pada bongkar-pasang struktur organisasi yang dinilainya tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Lebih parah lagi, ia menyoroti matinya roda organisasi dalam hal regenerasi dan transparansi pendanaan. “Keterbukaan keuangan tidak ada, dan proses pengkaderan itu nol,” ungkapnya.
Alih-alih merangkul kader untuk membesarkan partai, Didi menyebut pengurus tingkat cabang justru melakukan aksi ‘bersih-bersih’ terhadap pihak yang dianggap tidak sejalan. Kader-kader senior yang kerap memberikan masukan dan kritik justru disingkirkan karena dilabeli tidak fatsun (patuh) terhadap pimpinan.
“Malah kader senior pada didepak karena dianggap tidak fatsun. Padahal, yang seharusnya dianggap fatsun itu adalah ketaatan pada aturan atau perintah yang bisa membesarkan partai,” jelas Didi.
Praktik tebang pilih juga dituding terjadi di tingkat kepengurusan kecamatan. Didi memaparkan sebuah ironi di mana DPAC yang memiliki struktur pengurus tidak jelas (kosong) justru dilindungi pimpinan.
Sebaliknya, DPAC yang memiliki struktur organisasi komplit dan berjalan baik malah diganti dengan Pelaksana Tugas (Plt) hanya karena kritis terhadap kebijakan DPC.
Melihat kondisi internal yang dipenuhi intrik dan pemberangusan ruang demokrasi ini, Didi memberikan peringatan keras. Ia memprediksi Partai Demokrat Kabupaten Kuningan akan mengalami kehancuran elektoral pada Pemilihan Umum mendatang jika gaya otoriter ini terus dipertahankan.
“Kalau begini terus kondisinya, pada Pemilu 2029 nanti Demokrat di Kuningan bakal tidak punya kursi sama sekali,” cetusnya memberi peringatan.
Sebelumnya, mencuat juga keresahan yang disuarakan oleh Wakil Ketua BPOKK DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan, Tita Andrie.Sebelumnya, Tita mempertanyakan pemanggilan Ketua DPAC Kecamatan Jalaksana, Mas’an Kanta, oleh Dewan Kehormatan Cabang.
Tita mengendus adanya indikasi penyalahgunaan wewenang organisasi yang sengaja diciptakan untuk melemahkan posisi Ketua DPAC tertentu yang berbeda pandangan menjelang Muscab.
“Jangan sampai persoalan internal sengaja dibesar-besarkan untuk dijadikan alasan memberhentikan Ketua DPAC, lalu menggantinya dengan pihak yang menguntungkan kandidat tertentu. Ini menyangkut potensi penyalahgunaan wewenang demi menjegal calon lain,” ujar Tita Andrie. (NARS)
