KUNINGAN – Rumor mengenai besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kuningan yang disebut-sebut berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), menuai reaksi keras dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Kuningan, Susanto, menilai jika rumor tersebut benar, maka kebijakan itu sangat tidak manusiawi. Ia mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kuningan untuk lebih peka terhadap kesejahteraan pegawainya.
- Bermalam Beralaskan Abu, Tim Terakhir Relawan MPA Masih Mencari Sisa Titik Api
- Bikin Warga Makin Nyaman, KUA Darma Bersolek Total, Ini Penampakannya Pasca Renovasi
- Pelajar SMPN 2 Kuningan Dibekali Literasi Digital Lewat Program JURAGAN PWI Kuningan
- Siap-siap Tilang! Operasi Patuh Lodaya 2026 di Kuningan Incar Pemotor Knalpot Brong hingga Pengendara Lawan Arus
- Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar Temui Massa Pro-Kontra MBG, Ini yang Disampaikan
”Tidak layak. Seharusnya pemerintah itu peka menyesuaikan dengan UMK Kabupaten Kuningan. Kalau ukurannya masa kerja 1 sampai 5 tahun digaji Rp 500 ribu, atau sampai 10 tahun Rp 750 ribu, ya itu tidak layak,” tegas Susanto saat diwawancarai di Kuningan, Jum’at (28/11).
Susanto menekankan, meskipun skema yang diterapkan nantinya adalah PPPK Paruh Waktu, standar pengupahan tetap tidak boleh sembarangan.”Minimal kalau sudah PPPK, meskipun paruh waktu, ya minimal harus UMK. Itu kan di bawah UMR kalau angkanya segitu,” tambahnya.
Politisi ini juga menepis alasan klasik mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuningan yang sedang tidak sehat atau carut-marut. Menurutnya, regulasi dari pemerintah pusat melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) sudah sangat jelas mengatur standar kesejahteraan PPPK.
”Alasannya anggaran lagi carut marut? Ya itu tinggal dirembuk dan dimusyawarahkan. Juklak juknisnya aturan pemerintah sudah jelas. Kalau merunut aturan PPPK yang sebenarnya, itu harusnya di angka yang jauh lebih besar dari UMKM Kuningan saat ini,” jelas Susanto.
Oleh karena itu, sebagai anggota Komisi I Ia mendesak Pemda Kuningan untuk segera mengambil langkah konkret merealisasikan standar gaji yang layak bagi para PPPK.”Pemerintah Daerah harus segera merealisasikan minimal UMK,” tandas Politisi PKB Dapil 5 Kuningan ini. (Nars)
